Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin: Kok Bisa Negara Kebobolan Membayar Gaji 97.000 PNS Misterius

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin: Kok Bisa Negara Kebobolan Membayar Gaji 97.000 PNS Misterius
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data PNS belum diperbarui. Bahkan, banyak data PNS yang juga tidak jelas atau misterius.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan (24/5), ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri, tidak ada orangnya. Namun pemerintah masih membayar gaji mereka.

Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014. Saat itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.

Kondisi tersebut mendapatkan perhatian Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Melalui keterangan resminya Senin (24/5/2021) senator muda tersebut berharap agar program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se Indonesia.

"Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi kedepan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASNnya  fiktif", ujar Sultan.

Selain itu Sultan minta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit. 

"Perlu ditelusuri dan dan diaudit kemana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut. Dan perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik", tegas Sultan.

Adapun BKN pun meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.

Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Sultan juga meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.

"Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar", tutup Sultan.(***)

Sultan B Najamudin DPD RI
Update

Update

Previous Article

Anggota Komisi XI DPR RI, Wartiah: Pemerintah...

Next Article

Muhammad Zain: Bertahap, Tunjangan Profesi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 247

Postingan Tahun ini: 1367

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Miris, Istri Pasien Penyakit Lambung Dipaksa Teken Surat Persetujuan Isolasi Suami di RSUD Baubau
Kasat Narkoba Polres Way Kanan Ikut Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke - 75
PT Semen Tonasa Gelar Silaturahim dengan Awak Media Pangkep
Resmi Makodim 0411/ LT berganti nama menjadi Makodim 0411/KM
MTs Al-Ikhlas Menerima Peserta Didik Baru Secara Gratis