KENDARI - Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO) Periode 2021-2022 menggelar kegiatan dialog publik dengan mengusung tema "Meneropong Kebijakan Persediaan dan Stabilitas Ekonomi di Bulan Suci Ramadan di Era New Normal" yang diselenggarakan di Same Hotel, Senin (19/4/2021).
Kegiatan kemahasiswaan tersebut berdasarkan data historis tentang tingkat inflasi kelompok bahan makanan yang mencapai titik tertinggi pada saat Ramadan, Lebaran dan Tahun Baru.
"Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di masyarakat, pada periode ini perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi berupa koordinasi yang melibatkan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah ataupun pelaku usaha barang kebutuhan pokok. Sehingga kami menghadirkan beberapa narasumber yaitu Pemda, Legislatif, Kadin, BI, Bulog dan Pakar Ekonomi Nasional, " ungkap Ketua MPM UHO, Hervin.
Disebutkan bahwa, momentum Ramadan selalu memacu konsentrasi pemerintah, khususnya terkait strategi pengamanan stok dan harga bahan pokok menjadi hal penting, tidak terkecuali pula dengan tahun ini.
Secara umum, kondisi pergerakan harga bahan pokok penting pada pekan-pekan menjelang puasa cukup terkendali. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang digawangi Perum Bulog pun telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stok dan harga tetap aman hingga hari raya.
Dalam beberapa waktu ke depan, menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 terdapat potensi terjadinya kenaikan permintaan bahan pangan yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap kenaikan harga.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Perwakilan Implementasi dan Perumusan KEKDA, Taufik Arista Ardhiawan mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah memprioritaskan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok, agar di tengah situasi pandemi Covid-19 seluruh harga kebutuhan bahan pangan tetap terjangkau di masyarakat.
Ia juga menyebutkan empat aspek yang menjadi perhatian pemerintah yakni:
1. Memastikan ketersediaan pasokan aman.
2. Keterjangkauan harga.
3. Distribusi.
4. Komunikasi efektif antara stakeholder, selaku aspek yang paling penting.
Hal ini didukung oleh beberapa langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, antara lain penguatan regulasi, penatalaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta upaya khusus.
"Pemprov tentu melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah, instansi terkait dan pelaku usaha dalam rangka antisipasi kecukupan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah-daerah, " ujar Suharno.
Selain itu, pemerintah melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra memfasilitasi asosiasi-asosiasi pelaku usaha dalam penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa bahan pokok (gula, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging beku).
Baca juga:
AMAN Berikan Santunan Anak Yatim
|
"Ini kita lakukan sehingga pangan lokal bisa menjadi produk utama yang dikonsumsi oleh masyarakat, " kata Wakil Ketua Kadin Sultra, Sukarni Ali Madya.
Sebagai upaya lain untuk menstabilkan harga, pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan Operasi Pasar (OP) melalui penambahan pasokan ke pasar-pasar pantauan.
"Pemantauan dan pengawasan terkait stok atau pasokan dan harga barang kebutuhan pokok dilakukan ke pasar rakyat dan ritel modern serta gudang Bulog dan distributor sembari berkoordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota setempat serta Satgas Pangan, " jelas Kabid Pengadaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Sultra, Jamaludin.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Rahman Farisi selaku Pengamat Ekonomi Nasional kelahiran Sultra, menyarankan upaya-upaya khusus berupa penetrasi pasar ke pasar rakyat menjelang Lebaran dalam rangka mengawal kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok.
"Kita tidak hanya memastikan stok pangan tersedia, namun juga harus memastikan stok tersebut diserap oleh masyarakat. Untuk itu, perlu kebijakan memastikan hasi produk UMKM dibeli oleh Pemda untuk memastikan masyarakat memiliki Pendapatan yang dapat menopang daya belinya, " kata Abdul Rahman Farisi.
Menghadapi Lebaran Idul Fitri 202, pria yang kerab disebut ARF ini juga menyarankan agar Pemerintah mengadakan Pasar Murah bagi rakyat, sehingga stok pangan bisa terserap hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
Kegiatan yang berlangsung hingga menjelang berbuka puasa ini terselenggara dengan sukses tanpa ada kendala yang berarti.
"Apresiasi dan ucapan terimakasih kepada semua pihak, termasuk Narasumber yang hadir, peserta undangan, pihak hotel yang menyediakan tempat dialog, dan terkhusus kepada panitia, karena solidaritas sehingga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, " tutup Ketua Panitia Dialog Publik, Asrul.
Laporan: Sultan