Pemda Batanghari Membernarkan Tidak Adanya Label Halal Dalam Kemasan Kecap Botol Cap Ayam

Batanghari, Jambi - Terkait beredarnya Kecap botol cap Dua Ayam yang tidak memiliki label Halal dari MUI yang beredar di kota Jambi, bahkan beredar di kalangan Masyarakat Kabupaten Batanghari.

Baca juga: Polres Kobar Amankan 102,53 Gram Narkotika Jenis Shabu Dari Seorang Buruh Harian Lepas

Dibuktikan ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari bersama pihak Kepolisian Resort setempat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Market dan Toko Grosir di wilayah Muara Bulian, Selasa (20/04/2021).

Baca juga: Polsek Senggigi Amankan Ibadah Sholat Isya dan Sholat Tarawih di beberapa Masjid prioritas

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Feriyanto mengatakan, "Benar dilapangan kita temukan tidak adanya lebel Halal dalam kemasan Botol Kecap Dua Ayam”, pungkasnya.

Baca juga: Aceh Barat, Polri Tangkap 18 Pelaku Dan Barang Bukti 2,5 Ton Sabu Senilai Rp 1,2 Triliun

Ditambahkannya, Setelah menemukan masalah tersebut, Pihak Pemda Kabupaten Batanghari lansung melakukan koordinasi ke Provinsi ternyata produk tersebut sudah memiliki Sertifikat Halal.

Baca juga: Pembangunan Pasar Lakitan Diyakini Bukan Cacat Mutu, Direktur PT Daffa Arjuna Pratama Terancam Dilaporkan ke Kejati Sumatera Barat

"Dari Provinsi Jambi sudah mengirim salinan sertifikat halal kepada kami. Namun dalam label kemasan tidak tercantum label halalnya”, imbuh Feri.

Baca juga: Komplotan Pencuri HP di Angkutan Umum Bogor Bonyok di Hakimi Warga

Feri menjelaskan, "Melihat dari salinan sertifikat halal berlaku mulai 17 April 2020 hingga 17 April 2024 mendatang, " Bebernya.

Dikatakan Feri, Pihak Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak pengelola Kecap Botol Cap Dua Ayam yang diproduksi oleh P.D Sumber Mas.

"Besok Rabu pihak PD Sumber Mas akan dipanggil oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi”, tutupnya.

Baca juga: Terkait Temuan Wartawan dan LSM, Ketua Rt Perum Puri Asih Sebut Jangan Fitnah

Ditempat yang berbeda, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin mengatakan, Selaku DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tindakan preventif dalam menyikapi hal ini.

"Karena ini bahaya, bukan hanya masalah legal atau tidak legal tapi juga kesehatan, banyak lagi halnya yang terkait dengan hal ini, karena kita dalam masa pendemi juga dihadapi dengan permasalahan kecap yang sudah menjadi kebutuhan rumah tangga", ujar Anita Yasmin.
(Tim)