Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Epaldi Bahar Ketua KPU Pesisir Selatan

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan ke Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Epaldi Bahar berkaitan dengan penyelenggaran Pilkada 2020, Rabu.

Baca juga: Kepastian Mou Media di Diskominfo, Akhirnya Terbuka Jelas, Inilah Penjelasannya

Selain Epaldi, pada sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) itu, sejumlah nama lainnya juga dijatuhkan sanksi peringatan yaitu Medo Patria, Lili Suarni, Yon Baiki, dan Febriani yang merupakan anggota KPU Pesisir Selatan dengan nomor perkara 120-PKE-DKPP/III/2021 yang digelar Rabu 2 Juni 2021.

Baca juga: Azwar Agus Ungkap Penganiaya Perawat Bisa Kena Pasal 351 KUHP

Mereka disebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Baca juga: Ini Loh Dugaan Modus Smd Dalam Pengadaan Lahan Samsat Malingping

Baca juga: Bupati Ikut Musnahkan Knalpot dan Miras di Polres Luwu Timur

Pada sidang tersebut KPU juga diperintahkan untuk melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan.

Baca juga: Hampir Dua Tahun, CV Zein Karya Masih Biarkan Puluhan Kubik Batu Sisa proyek Menggunung

Pengadu dalam perkara ini adalah Hendrajoni yang memberikan kuasa kepada Henny Handayani, dan Epaldi Bahar, Medo Patria, Lili Suarni, Yon Baiki, dan Febriani berstatus sebagai teradu.

Para Teradu diadukan terkait dugaan tidak profesional karena meloloskan calon Bupati Pesisir Selatan dengan nomor urut 02, Rusma Yul Anwar pada Pilkada 2020.

Menurut pengadu, seharusnya Rusma Yul Anwar tidak diloloskan karena ia telah divonis sebagai terpidana pada kasus pengrusakan Hutan Mangrove. (HK/Didi/Adi)

Baca juga: Penerima LPG 3 kg Harus ada Akurasi Data Pengawasan dan Pendistribusiannya