Langgar Kode Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Epaldi Bahar Ketua KPU Pesisir Selatan

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan ke Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Epaldi Bahar berkaitan dengan penyelenggaran Pilkada 2020, Rabu.

Baca juga: Ketua GOW Kota Mataram Buka Pelatihan Pilah Sampah Dalam Rangka Hari Kartini

Selain Epaldi, pada sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) itu, sejumlah nama lainnya juga dijatuhkan sanksi peringatan yaitu Medo Patria, Lili Suarni, Yon Baiki, dan Febriani yang merupakan anggota KPU Pesisir Selatan dengan nomor perkara 120-PKE-DKPP/III/2021 yang digelar Rabu 2 Juni 2021.

Baca juga: Jual Sabu, Adi Diringkus Sat Resnarkoba Polres HSU

Mereka disebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Baca juga: Wali Kota Sampaikan Pidato Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

Baca juga: Gawat, Ternyata TV Kabel di Lengayang Disalurkan Secara Ilegal, PLN : Kami Tidak Pernah Beri Izin

Pada sidang tersebut KPU juga diperintahkan untuk melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan.

Baca juga: Seorang Pejabat Pemprov Ditahan Kejati Banten

Pengadu dalam perkara ini adalah Hendrajoni yang memberikan kuasa kepada Henny Handayani, dan Epaldi Bahar, Medo Patria, Lili Suarni, Yon Baiki, dan Febriani berstatus sebagai teradu.

Para Teradu diadukan terkait dugaan tidak profesional karena meloloskan calon Bupati Pesisir Selatan dengan nomor urut 02, Rusma Yul Anwar pada Pilkada 2020.

Menurut pengadu, seharusnya Rusma Yul Anwar tidak diloloskan karena ia telah divonis sebagai terpidana pada kasus pengrusakan Hutan Mangrove. (HK/Didi/Adi)

Baca juga: Kepastian Mou Media di Diskominfo, Akhirnya Terbuka Jelas, Inilah Penjelasannya