Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam: Tingkatkan Pengawasan Subsidi LPG 3 Kg Melalui Digitalisasi

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan program subsidi LPG 3 kilogram melalui sistem digitalisasi. Sebab, menurut politisi PKB tersebut, setiap tahun terjadi persoalan penyaluran subsidi gas tersebut yang tak kunjung selesai, seperti pengoplosan hingga kelangkaan kuota.

Baca juga: Gelar Reses di Rumbia, Ketua Fraksi Gerindra Abd Hafid Janji akan Kawal Aspirasi Rakyat

“Kita mau membantu Pertamina untuk mengawasi itu. Jumlahnya (subsidi LPG dan BBM, red) besar ini, sampai Rp70 triliun. Maka, saya selalu menekankan ini zaman digital. Tolong kalau Pertamina masuk 500 besar perusahaan terbaik di dunia masuk ke digitalisasi penyaluran digital 3 kilo tersebut, ” jelas Syaikhul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Baca juga: DPRD Kota Blitar Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Banyuwangi

Diketahui, marak terjadi kasus pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram dengan gas LPG nonsubsidi 12 kilogram di masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kerugian negara maupun masyarakat. Hal itu lantaran gas subsidi LPG 3 kilogram yang dioplos tersebut dipindahkan ke gas LPG 12 kilogram yang dijual dengan harga nonsubsidi.

Baca juga: Dukung Program KKP, DPR RI Setujui Usulan Anggaran Rp3,2 triliun untuk Lumbung Ikan Nasional di Maluku

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sering mengeluhkan kelangkaan kuota gas subsidi karena jatah masyarakat yang membutuhkan menjadi semakin berkurang.

Baca juga: Tahun Depan DPRD Kota Blitar Pastikan Optimalisasi Infrastruktur Berjalan Kembali

“Lalu kemudian perlu diperiksa ulang apakah LPG 3 kilogram itu tepat sasaran atau tidak, karena banyak sekali yang disalahgunakan. Dia (LPG 3 kilogram, red) biasanya dioplos dengan yang 12 kilogram lalu dijual dengan harga nonsubsidi, ” ujar Dyah Roro.

Baca juga: Akibat Jalan Kampung ditutup oleh Greenfield, Warga Ngadirejo Mengadu ke Dewan

RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT Pertamina tersebut salah satunya menyepakati bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina untuk segera meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi implementasi program LPG tabung 3 kilogram. Sehingga, pendistribusian LPG menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan. (rdn/sf)