Suferi
JAKARTA - BEMNUS DKI JAKARTA RAYA merespon tindakan pemerintahan tidak memihak terhadap warga rempang, dan dinilai memaksa pembangunan proyek rempang eco city.
Rizqi Ahmad Bayhaqi selaku Plt.Korda BEM NUSANTARA DKI JAKARTA RAYA juga menyampaikan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat negara ini di bentuk untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia dengan berdasarkan kemerdekaan, tetapi faktanya hari bahwa pemerintah sendiri yang merenggut kemerdekaan dari rakyat sendiri melalu menteri/BKPM demi kepentingan Investor. Tandasnya
|
Baca juga:
Tarling Romadhon LTMNU Bogor
|
Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat.
" Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45, 89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare, dan akan banyak warga terdampak dari relokasi demi pengembangan proyek ini pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi tetapi sebagian besar warga rempang sendiri menolak dari relokasi tersebut", Jelasnya
Menurut keterangan Bahlil lahadalia selaku menteri investasi/BKPM juga sudah ketemu warga rempang dan warga sudah setuju dengan relokasi tersebut, padahal realita nya seorang ibu yang teriak meminta menteri investasi tersebut untuk berbicara malah tidak direspon dengan baik dan acuh.
Rizqi juga mengajak seluruh mahasiwa dan masyarakat DKI Jakarta untuk selalu bersama untuk menyuarakan pembelaan terhadap warga rempang untuk menolak atas investor yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
" Bahlil lahadalia mengatakan saya dari rakyat kecil, tapi nyatanya ketika diberi amanah untuk menyandang kedudukan menteri investasi/BKPM malah kontra dengan rakyat kecil nyatanya juga banyak warga rempang yang tertindas dari relokasi pembangunan proyek rempang eco city ini", ungkapnya.
Terakhir Rizqi Ahmad Bayhaqi selaku Plt.KORDA BEMNUS DKI JAKARTA RAYA medesak bahlil lahadalia jika tidak mampu maka mundur dari menteri, dan kami meminta bapak presiden joko widodo untuk segera mencopot bahlil lahadalia sebagai menteri investasi/BKPM. Terangnya kepada wartawan Rabu, 4/10/2023.. ***
Updates 
