Suferi
SAMARINDA - Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Dr. Rina Juwita mengatakan dalam memperoleh informasi yang valid terkait pembangunan IKN, masyarakat membutuhkan representasi dari Otorita IKN.
Meskipun Komunitas tidak secara langsung disampaikan oleh kepala Otorita, namun ada beberapa tingkatan dalam struktur organisasi IKN yang berposisi cukup strategis bertugas mewakili untuk berkomunikasi berbagai hal dengan masyarakat.
" untuk memperoleh informasi yang valid terkait pembangunan IKN, masyarakat membutuhkan representasi dari Otorita IKN. Meskipun tidak secara langsung disampaikan oleh kepala otorita, namun ada beberapa tingkatan dalam struktur organisasi IKN yang berposisi cukup strategis bertugas mewakili untuk berkomunikasi berbagai hal dengan masyarakat", Ujar Dr Rina saat, ( 10/03/23).
Dr. Rina menjelaskan ilmu komunikasi upayanya memang seperti itu, yakni harus all out sehingga kita bisa mendengar secara langsung apa yang disampaikan di level masyarakat/ grassroot. Komunikasi yang partisipatif tidak akan bisa terjadi kalau kita masih berpikir cara biasa-biasa saja karena penyelesaian suatu persoalan tidak akan efektif.
" Proses komunikasi dengan sistem perwakilan atau pihak ketiga cenderung berisiko menimbulkan distorsi komunikasi karena ketika menyampaikan satu pesan kepada pihak lain, dalam konteks komunikasi, akan membuat banyak pemaknaan pesan sehingga kemungkinan terjadi distorsi komunikasi sangat besar. Pesan itu tidak akan tersampaikan dengan baik, kalau hanya menggunakan satu saluran komunikasi saja, tapi harus ada integrated communicationnya, sehingga saluran komunikasinya terhubung antara satu dengan lainnya", ungkapnya.
Dalam konteks pembangunan, masyarakat seharusnya diposisikan sebagai sumber daya utama, bukan hanya sebagai objek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subjek/pelaku. Kita seringkali melihat kedudukan masyarakat hanya sebagai penerima atau objek saja, padahal tidak bisa seperti itu. Seperti dalam kasus baru-baru ini, bahwa skema ganti rugi di wilayah IKN dirasakan oleh masyarakat lokal cukup jauh dari harapan, akibatnya hal ini menimbulkan keresahan yang jika tidak segera diatasi maka berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang nantinya akan menghambat proses pembangunan IKN kedepannya.
" Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili Otorita IKN harus melakukan pendekatan sosiologis, yakni dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra dalam proses pembangunan. Komunikasi dengan pendekatan ini yang harus dibangun oleh Otorita. Makanya dalam proses pembangunan IKN, kita tidak hanya butuh penelitian dalam bidang scientific saja, seperti tata letak kota, bagaimana bangunannya, dll, tetapi juga penelitian humaniora, penelitian sosial masyarakat cukup penting untuk menghindari gesekan dan juga untuk membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal", katanya.
Hal penting lainnya adalah membangun sense of belonging atau rasa kepemilikan dari masyarakat lokal. Jika masyarakat tidak mendukung, masyarakat resah, bagaimana bisa memastikan program itu berjalan dengan lancar.
" Pada dasarnya orang Kaltim itu, menerima saja dengan proses pemindahan IKN, walaupun ada penolakan juga, tetapi saya merasa penolakan itu karena pemerintah tidak terbuka untuk memberikan peluang berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih aktif untuk berdiskusi, berkomunikasi, mendengarkan suara-suara di bawah yang melibatkan local stakeholders, baik itu akademisi, LSM, Ormas dan lain sebagainya", . Pungkasnya.
Sumber : Dr. Rina
Penulis: MR/FR
Updates 
