Tony Rosyid
OPINI - PIK-2 menjadi pembicaraan sehari-hari. Tak ada hari tanpa berita PIK-2 di media. Viralnya PIK-2 mengalahkan kasus Hasto, sekjen PDIP. Rakyat sampai lupa soal video dan dokumen yang dititipkan Hasto ke Conie. Meskipun sampai hari ini, video dan dokumen itu baru sekedar "omon-omon". Selama video dan dokumen itu tidak keluar, maka publik akan menganggap semua itu hoax. Simple !
Kita kembali soal PIK-2. Viral, karena ini menarik. Pertama, PIK-2 yang dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) telah membuka kotak pandora adanya modus perampokan negara yang selama ini banyak disembunyikan. Dengan terbongkarnya "kejahatan pesisir pantai" terkait PIK-2 ini, terbongkar pula berbagai kejahatan lainnya. Pagar laut tanpa ijin, SHM dan HGB ilegal, telah berhasil membongkar pagar-pagar laut di wilayah lain. Diantaranya Surabaya, Gresik, Bekasi, Kepulauan Seribu dan masih terus berlanjut ke wilayah-wilayah lainnya. Kejahatan ini terus diburu rakyat.
Satu kata: "semua harus dibongkar". Bersihkan laut dari kejahatan para oligarki yang selama ini leluasa merampok aset negara. Mulai aset di laut, di darat hingga di hutan dan tambang.
Begitu banyak tanah negara dicaplok jadi apartemen, hotel, mall dan super market. Modusnya melalui JO (Join Operation). Di atas tanah negara didiriikan sebuah bangunan untuk usaha. Setoran deviden ke negara makin lama makin gak jelas, tanah negara berubah jadi hak milik, alias ber-sertifikat. Ini harus dibongkar.
Hotel Sultan yang berada di kawasan Senayan telah berdiri lama di atas tanah negara. Bahkan sejak Orde Baru. Terbongkar, dan sekarang diambil alih oleh negara. Bagaimana dengan apartemen, mall dan bangunan lainnya yang berdiri di atas tanah negara? Lakukan identifikasi, bongkar dan harus diambil kembali oleh negara.
Begitu juga dengan hutan. Hutan ratusan ribu hingga jutaan hektar milik negara, lalu ditanami sawit atau dijadikan areal pertambangan. Tidak sedikit areal hutan yang lepas dari negara dan menjadi hak milik perusahaan. Ada sertifikatnya, kata menteri ATR Nusron Wahid. Bongkar !
Dimulai dari terbongkarnya kejahatan di laut, maka kejahatan di darat dan di hutan harus ikut dibongkar. Tidak boleh aset negara dikuasai dan diambil oleh oligarki. Identifikasi, bongkar, lalu lakukan proses hukum dan ambil kembali oleh negara.
Kasus PIK-2 jangan hanya berhenti di pagar laut dan SHM-HGB ilegal. Harus dijadikan trigger untuk membongkar kejahatan lainnya. Termasuk kejahatan di darat dan di hutan. Juga kejahatan di pertambangan.
Kedua, kasus PIK-2 berhasil menjadi spirit konsolidasi para aktifis, LSM dan akademisi. Konsolidasi orang-orang yang peduli kepada bangsa dan negaranya. Orang-orang yang tak ingin negara semakin hancur di masa depan. Mereka berkumpul, melakukan konsolidasi, lalu bergerak untuk menyelamatkan negara.
Setidaknya ada 11 tokoh yang konsen melawan dan berupaya menghentikan kejahatan oligarki. 11 tokoh itu adalah: Din Syamsudin, Muhammad Said Didu, Refly Harun, Abraham Samad, Abdullah Hehamahua, Tamsil Linrung, Eggy Sudjana, Bachtiar Nasir, Marwan Batubara, Ubaidillah Badrun dan Ihsanudin Nursi.
Mereka mewakili rakyat yang khawatir negara ini akan semakin tidak memiliki arah masa depan karena dikendalikan kebijakannya untuk melayani kepentingan oligarki.
Indonesia adalah negara yang sangat luas dan kaya akan SDA (Sumber Daya Alam). Namun sayangnya, negara besar ini dikuasai dan dikendalikan untuk melayani kepentingan oligarki. Sepuluh tahun terakhir ini kebijakan negara semakin membuat kaya dan sukses oligarki, tapi menjadikan rakyat makin sengsara. Ini harus diakhiri, sebelum negara betul-betul tidak bisa diperbaiki.
Dari kekhawatiran akut inilah lahir manusia seperti Muhammad Said Didu di kasus PIK-2 yang secara masif telah mendapat dukungan para tokoh bangsa untuk melakukan perlawnaan.
Ketua MAKI bergerak cepat untuk melaporkan dugaan gratifikasi dan korupsi di kasus PIK-2 ini. IPW mendorong kejaksaan tangkap kepala desa yang diduga menjadi pimpro pagar laut.
Konsolidasi 11 tokoh ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk melawan berbagai upaya perampokan yang dilakukan oleh oligarki.
11 tokoh ini tidak sendiri. Mereka didukung oleh para akademisi dan dikawal oleh berbagai media mainstream. Sejak Jokowi lengser, pers mulai menemukan jalan hidupnya sendiri. Bebas, independen dan berani. Tidak lagi ada intervensi dan intimidasi. Dalam kasus PIK-2, pers telah secara intens mengawal suara rakyat melalui 11 aktifis itu.
Jakarta, 31 Januari 2025
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Prmerhati Bangsa
Karmel 
Steven 
Sri Ratna Sari 
Suhardi 
solmi 
