Putusan MA terhadap Terpidana Rusmayul Anwar Dipastikan Dieksekusi, Waktu Menunggu Perintah Kejaksaan Agung

PESSEL - Simpang siur terkait eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap terpidana Rusmayul Anwar yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan mulai memasuki babak baru. Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengaku, telah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait eksekusi tersebut, dan sudah diteruskan kembali ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Baca juga: Gara-gara Jual Obat Diperiksa APH, Pedagang Mengadu Ke LPK Sulut

"Salinan putusan sudah diterima Jumat, 16 April 2021 oleh Kaspidum kami. Kemudian kami membuat laporan secara berjenjang ke Kejati, lalu kami mendapat tembusan bahwa kejati pada tanggal 29 April meneruskan surat kami dan permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi dari terpidana ke Kejaksaan Agung, " ujar Kejari Pessel Donna Rumiris Sitorus, kepada wartawan di kantornya, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, Hadiri Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

Terkait eksekusi, kata Kejari, pasti dilaksanakan secepatnya oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sesuai dengan admistrasi perkara hukumnya, namun pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Agung.

Baca juga: Protes Omnibus Law UU Cipta Kerja, Puluhan Mahasiswa Demo di Kantor DPRD Pangkep

"Kalau ekseskusi secara hukum yang melaksanakan adalah Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, karena perkara tersebut secara administrasi ada di Kejaksaan negeri Pesisir Selatan, "jelas Donna.

Baca juga: Sempat Kabur, Pelaku Penebas Anggota TNI Akhirnya Dilumpuhkan

Perkara ini sudah menjadi atensi publik, sehingga terjadi simpang siur jadi tidaknya perkara ini dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Saat ditanya wartawan kapan kepastian eksekusi Putusan Mahkamah Agung oleh Kejari Pesisir Selatan, Donna menjelaskan akan segera dilaksanakan, menunggu petunjuk dan perintah dari Kejaksaan Agung.

Baca juga: Penolakan Omnibus Law, Kapolri Keluarkan TR Direktif Penanganan Unras Buruh

"Kalau kita segera ya, Tadi sudah kami jelaskan tanggal 29 April surat diteruskan Kejaksaan Agung, jadi kami tinggal menunggu petunjuk selanjutnya, dan perintah selanjutnya dari pimpinan, "tegas Donna.

Selanjutnya, Donna juga berpesan kepada masyarakat, agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial, ia mengajak masyarakat Pessel tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang menyesatkan yang tidak jelas kebenarannya, atau hoax.

"Kami mengajak masyarakat lebih cerdas dalam bersosial media, jangan ikut menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan datang langsung ke Kantor Kejari Pessel, untuk mengkonfirmasi informasi apappun, termasuk kasus ini, " ucapnya.

Baca juga: Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi: Cegah Covid-19, KPU Usulkan Kotak Suara Keliling dalam Perppu Pilkada 2020

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah awak media ditolak oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan saat hendak melakukan konfirmasi terkait proses hukum pengrusakan lingkungan yang menyandung Rusmayul Anwar, diketahui saat ini ia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun, Kejari menilai hal itu hanyalah masalah miskomunikasi saja. Ia mengaku, saat didatangi awak media kebetulan saat itu sedang terburu-terburu untuk mengantarkan hasil tes Rapid Antigen para personil Kejaksaan Negeri ke Kejati Sumbar.

Baca juga: Tim Gugus Tugas Pastikan Penegakan Disiplin Prokol Kesehatan Dimulai 1 Oktober 2020

"Saya minta maaf, itu hanya kesalahan komunikasi saja. Kemarin saya terburu-buru ke Padang. Jadi, bahasanya mungkin kurang tepat kepada kawan-kawan wartawan. Buktinya sekarang kita bisa bertemu dalam pers confrence ini, " tuturnya. (h/kis)