Pembahasan Revisi UU Jalan, Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud Soroti Pembangunan Berkeadilan

Pembahasan Revisi UU Jalan, Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud Soroti Pembangunan Berkeadilan
Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI H. Ruslan M. Daud menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara. Ia menyampaikan semangat revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah untuk menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul akibat dari regulasi tersebut.

Demikian dipaparkan HRD, sapaan akrabnya, saat menghadiri Raker Komisi V dengan Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono, Kemenhub, Kemendes-PDTT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021). Adapun, pembahasan rapat antara lain tentang penetapan mekanisme dan jadwal pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini sudah berusia 17 tahun semenjak disahkan pada tahun 2004. Artinya, dibutuhkan revisi guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan di lapangan. Apalagi, perkembangangan infrastruktur digenjot secara cepat di pemerintahan yang sekarang, " ujar legislator daerah pemilihan Aceh II tersebut.

Politisi Fraksi PKB itu menambahkan, salah satu persoalan UU yang ada sekarang adalah pembatasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang terlalu kaku. Sehingga, berdampak terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan. Data menunjukkan, tingkat kemantapan jalan nasional sudah mencapai 90, 35 persen sedangkan jalan provinsi baru 68, 95 persen dan jalan kabupaten baru 53, 36 persen. Artinya, tingkat ketimpangan antara kondisi jalan nasional dan daerah sangat besar.

Untuk itu, Bupati Bireuen 2012-2017 tersebut mendorong pemerintah memiliki perspektif yang sama dengan DPR dalam konteks merevisi UU. “Tadi kita mendengar sama-sama interupsi salah satu anggota Komisi V yang memperingatkan pemerintah supaya konsisten dalam pembahasan UU ini. Jangan sampai nanti sudah dilalui proses yang panjang, ujung-ujungnya tidak ada titik temu, ” tandas HRD.

HRD mengharapkan, pemerintah dan DPR harus memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri Indonesia melalui program infrastruktur. Dalam raker itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membaca Pandangan Presiden atas Rancangan UU tersebut. Dalam pandangannya, Presiden juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. (pun/sf)

Ruslan M. Daud KOMISI V PKB DPR RI
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

BAKN DPR RI Minta Masukan dari BPK RI Terkait...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 208

Postingan Tahun ini: 2802

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 152

Postingan Tahun ini: 2342

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 147

Postingan Tahun ini: 2373

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 75

Postingan Tahun ini: 511

Registered: May 7, 2021

Profle

sony

Zelki Ladada 'Si Anak Petani' Harumkan Nama Provinsi Gorontalo
Satpol PP Batang Tak Berkutik Hadapi Galian C Ilegal
Riuh Dibicarakan Masyarakat, Ijazah Paket Balon Pilkades Diduga Palsu
Kurangnya Peran Pendidikan Politik Bersih, Akan Meregenerasi Sistem Politik Uang Pada Generasi Momen Politik

Follow Us

Recommended Posts

Danramil 1421-07 Liukang Tupabiring Mayor Takdir Lampa Pantau Situasi Keamanan Pulau
Wagub Sumbar Resmikan Perkuburan Minang di Komplek Bukit Minang Ternate
Polres Lumajang Layani Lebih dari 600 Warga, Desa Munder Yosowilangun Menjadi Desa Sadar Vaksinasi 
Beri Semangat Kafilah STQN 2021, Wagub Sumbar Tiba Maluku Utara
Kantor Desa Kropoh Tak Bertuan Bertahun-tahun