Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, saat ini diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Penyebabnya, ada kekhawatiran munculnya klaster Covid-19  dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

"Memang perlu ada dorongan untuk perubahan dalam regulasi, salah satunya dengan mengeluarkan Perppu, " kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Menurutnya, Perppu bisa mengatur beberapa hal teknis seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement atau pengaturan pemilihan khusus.

Seperti membolehkan memilih lewat pos, memperpanjang waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau pemilihan pendahuluan.

Khoirunnosa mengatakan, bahwa salah satu tantangan dalam Pilkada di tengah pandemi saat ini adalah UU Pilkada.

Dia menambahkan, regulasi tersebut masih mengatur teknis penyelenggaraan pilkada dalam situasi yang normal.

"Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak punya ruang gerak yang bebas dalam menyusun peratura, " katanya.

Dia mengatakan, situasi pelaksanaan tahapan Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga sulit jika hanya mengharapkan regulasi pada tataran PKPU saja.

Kendati, Perludem tetap menilai bahwa penundaan pelaksanaan Pilkada adalah keputusan ideal yang diambil di tengah pandemi saat ini.

"Kalau semakin memperburuk situasi penyebaran Covid-19 lebih baik ditunda saja, jangan sampai mempertaruhkan kesehatan publik, " katanya

Sementara itu, draf Perppu untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada Pilkada 2020 tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan penggunanaan Kotak Suara Keliling (KSK), dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada 2020. 

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pandemi Covid-19 di tanah air.

"Agar pengaturan tahapan-tahapan Pilkada lebih sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, maka KPU mengajukan beberapa usulan untuk penyusunan Perppu, " kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi.

Pramono mengatakan, selama ini metode pemungutan suara hanya melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sedangkan, metode KSK hanya diperbolehkan untuk pemungutan suara bagi pemilih di luar negeri dalam pemilihan umum nasional.

Namun, Pramono mengatakan, metode KSK dapat menjadi alternatif untuk menjemput pemilih yang takut ke TPS karena potensi risiko penularan Covid-19, pemilih positif, maupun pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (***)

PILKADA
Release

Release

Previous Article

Wartawan di Palangka Raya Terima Bansos...

Next Article

Tingkatkan Kewirausahaan, FEB Usakti Jakarta...

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Edward Banjarnahor

Edward Banjarnahor

Postingan Bulan ini: 13

Postingan Tahun ini: 125

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 117

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 466

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 7

Postingan Tahun ini: 212

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Suhardi

PLN Rayon Timur Palangka Raya Putus Jaringan Listrik Warga Seperti Debt Collector
Simpang Tiga Sentot Kembali Ditutup
Kapolres Pimpin Sertijab, Berikut Nama-nama Pejabat Baru di Lingkungan Polres Luwu Timur
Walikota Tegal Dedy Yon Semalam Temui SBY Terkait Konflik dengan Wakilnya?
banner

Follow Us

Recommended Posts

Jadi Korban Pemukulan, Anak Staf Redaksi KejarInfo Lapor Polisi
2 Orang Warga Asahan Sembuh dari Covid-19 per 27 Februari
FKLMP Akan Surati DPRD terkait Layanan PDAM Tirta Dharma Yang Buruk
Pemkab. Asahan Nonton Bareng Masyarakat Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Secara Virtual
Motivasi Prajurit dan PNS Korem 061/Sk Undang Pakar Komunikasi