Kebocoran Data BRI Life, Anggota DPR RI Irine Yusiana: Lakukan Asesmen dan Sampaikan ke Publik

Kebocoran Data BRI Life, Anggota DPR RI Irine Yusiana: Lakukan Asesmen dan Sampaikan ke Publik
Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri

JAKARTA - Kabar kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life perlu ditanggapi lebih baik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dibanding saat penanganan kebocoran data BPJS Kesehatan yang terungkap akhir Mei lalu. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Kominfo perlu melakukan asesmen yang lengkap terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik, terutama kepada para nasabah BRI Life.

“Hingga saat ini, belum juga ada laporan atau asesmen dari Kominfo kepada publik tentang dampak kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan. Hal ini tidak boleh terjadi terhadap kasus BRI Life. Harus ada transparansi dari otoritas, dalam hal ini Kementerian Kominfo, ” kata Irine dalam keterangan persnya, Kamis (29/7/2021).

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengatakan, transaksi jual-beli data pribadi yang sering terjadi di forum internet perlu menjadi prioritas Kominfo. “Perlu ada komitmen lebih serius dalam hal anggaran dan sumber daya manusia dari Kominfo terhadap perlindungan data pribadi warga Indonesia, ” jelas Irine.

Selain itu, dalam konteks regulasi, legislator dapil Maluku Utara itu menggarisbawahi urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memadai dan sesuai standar internasional, salah satunya keberadaan lembaga pengawas yang independen.

“Kebocoran data itu sifatnya sudah lintas negara, dan penting bagi Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan otoritas di negara lain. Salah satu standarnya adalah keberadaan otoritas independen, yang anehnya justru ditolak oleh Kementerian Kominfo, ” ungkapnya.

Dalam pembahasan RUU PDP antara Komisi I DPR RI dan pemerintah, Kominfo menginginkan lembaga pengawas ini berada dalam pengawasan mereka. Sementara, Komisi I DPR RI menginginkan lembaga pengawas ini independen dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

“Sejauh ini penanganan kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan belum memuaskan. Belum juga ada laporan yang memadai tentang tindak lanjutnya. Padahal dalam kasus kebocoran data, asesmen dan langkah evaluatif yang cepat dan transparan adalah keharusan, seperti kita lihat di Uni Eropa, ” tandas Irine. (er/sf)

Irine Yusiana Roba Putri DPR RI PDIP KOMISI I
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II Serta...

Next Article

Anggota DPR RI Slamet: PT Pupuk Indonesia...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 224

Postingan Tahun ini: 819

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 108

Postingan Tahun ini: 332

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Antisipasi Karhutla Polres Tegal Kota Laksanakan Apel Latihan Bersama Tim Pemadam Kebakaran
Kemenkumham Jateng Akan Evakuasi Kapal Yang Tenggelam di Perairan Nusakambangan
Bupati Eka Putra Lantik 298 Pejabat Baru di Tanah Datar
Wabup Richi Aprian: Bawaslu Sangat Berperan Penting Dalam Mewujudkan Demokrasi
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru PMI Kota Padang, Wako Hendri Septa: Peran PMI Sangat Penting di Masa Pandemi