6 Dampak Positif Omnibus Law UU Cipta Kerja Bagi Iklim Usaha dan Investasi

JATENG- Presiden Joko Widodo menguraikan Enam poin dampak positif dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, waktu itu pemerintah melalui DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Aklindo Siapkan Langkah Gugat UU No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi

Pengesahan UU Cipta Kerja sendiri diwarnai dengan pro-kontra dari masyarakat umum maupun ahli.

Kendati demikian, Presiden Jokowi mengungkapkan omnibus law memberikan dampak signifikan bagi iklim udaha dan investasi di Indonesia.

Baca juga: Kadis Perindag Jeneponto Copot 3 Orang Kepala Pasar

Hal tersebut ia sampaikan kala itu Kamis (19/11/2020), saat berbicara dalam forum APEC CEO Dialogues 2020, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Beberapa minggu yang lalu Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, " papar Jokowi sebagaimana dikutip dari rilis setkab.go.id.

Baca juga: Terus Produktif, 90 Persen Sawah di Abdya Rampung Dibajak

Dikatakan pengesahan UU Cipta Kerja merupakan bentuk penyederhanaan regulasi yang mana 79 undang-undang disederhanakan menjadi Satu undang-undang.

Ia menuturkan, tujuan utama Omnibus Law Cipta Kerja ialah, "menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, " termasuk UMKM dan investor asing.

Baca juga: JPKP Sebagai Wadah Menampung Aspirasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran

Pertama, perizinan berusaha dan berinvestasi ini menjadi lebih sederhana dan dipercepat.

Baca juga: Bangun Kampung Terintegrasi untuk Korban Bencana, PRI Temui Pjs Bupati Luwu Utara

"Persyaratan untuk investasi menjadi lebih sederhana. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, cukup hanya dengan pendaftaran saja, " terang Presiden.

Kedua, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan proses perizinan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Ketiga, kegiatan usaha dan investasi dipermudah.

"Pembentukan perseroan terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan modal minimum. Pengurusan paten, merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah, " lanjut Jokowi.

Keempat, kegiatan investasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas dipermudah.

Baca juga: DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemenperin Sebesar Rp3,18 Triliun

"Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS, " imbuhnya.

Kelima, dibentuknya lembaga sovereign wealth fund yang berfungsi mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Keenam, UU Omnibus Law Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia.

"Termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon, " ujarnya. (Sugiyanto/**).