Pemprov Jatim Kucurkan Bantuan Rp23,725 Miliar untuk Pemberdayaan Usaha Perempuan

SURABAYA - Berbagai langkah terus dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, di tengah pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Salah satunya berupa bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan melalui program JATIM PUSPA (Pemberdayaan Usaha perempuan) serta bantuan keuangan khusus BUMDES.

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Utara Hadiri RUPS-LB PT Bank Sulselbar

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungannya ke Bojonegoro Minggu (20/9) gubernur Khofifah menyerahkan bantuan modal usaha tersebut melalui program JATIM PUSPA kepada 8 Desa di Bojonegoro dengan sasaran 536 KPM dengan total anggaran Rp.1, 524 Milyar untuk Tahun 2020 dan BKK BUMDES untuk 6 desa masing - masing 50 juta sehingga total 300 juta rupiah.

Adapun rinciannya untuk Jatim PUSPA yaitu Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo: Rp 232.750.000, Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo: Rp266.875.000, Desa Meduri Kecamatan Margomulyo : Rp177.750.000, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo: Rp245.875.000, Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo: Rp109.750.000, Desa Maling Mati Kecamatan Tambakrejo: Rp133.250.000, Desa Sukorejo Kecamatan Tambakrejo: Rp133.250.000 dan Desa Sekar Kecamatan Sekar: Rp225.000.000.

Baca juga: Hadapi Pilkada, Gubernur Arinal Kukuhkan 5 Pjs Bupati Dan 1 Plt Bupati Di Lampung

Sedangkan untuk BUMDES diperuntukkan BUMDES Pilang Gede Gemilang Desa Pilang Gede Kecamatan Balen; BUMDES Karya Mulya Desa Rendeng Kecamatan Malo, Bumdes Makmur Desa Bendo Kecamatan Kapas, Bumdes Tirta Abadi Desa Ngringin Rejo Kecamatan Kalitidu dan BUMDES Arum Sejahtera Desa Sumber Arum kecamatan Dander semuanya di wilayah kabupaten Bojonegoro.

Satu hari sebelumnya, Gubernur Khofifah juga telah menyerahkan bantuan yang sama kepada 8 Desa di Malang dengan jumlah sasaran 532 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 8 Desa dengan total anggaran Rp1, 52 Miliar untuk Tahun 2020.

Baca juga: ASEAN - METI Jepang Bahas Upaya Pemulihan Ekonomi Regional di Masa Pandemi Covid-19

Dengan Rincian, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Rp175.125.000, Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Rp235.375.000, Desa Girimulyo Kecamatan Gedangan Rp177.750.000, Desa Pandesari Kecamatan Pujon Rp217.125.000, Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Rp. 130.625.000, Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Rp198.750.000, Desa Madiredo Kecamatan Pujon Rp204.000.000, dan Desa Pait Kecamatan Kasembon Rp190.875.000.

“Sore ini saya menyerahkan hibah usaha bagi KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang siap mandiri, masing-masing Rp2, 5 juta, semoga membantu kemandirian para KPM dan lepas dari PKH” ujar Khofifah usai menyerahkan bantuan.

Baca juga: OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Khofifah menjelaskan, keberadaan "JATIM PUSPA" ini diharapkan mampu menciptakan perempuan yang bisa berusaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian, perempuan ikut andil dalam pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid 19.

"JATIM PUSPA ini bertujuan untuk mempercepat penurunan kemiskinan perdesaan, dan meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi rumah tangga miskin berbasis perempuan agar dapat keluar dari kemiskinan, " urai mantan Mensos RI ini.

Baca juga: Pasca Kebakaran Pedagang Pasar Wage Butuh Lapak Sementara

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, program JATIM PUSPA diprioritaskan pada 15 Kabupaten Kantong Kemiskinan sebagaimana rekomendasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program JATIM PUSPA memberikan stimulan modal usaha produktif senilai Rp.2, 5 juta setiap KPM dan tahun 2020 ini menjangkau 7.981 KPM di 117 Desa pada 15 Kabupaten dengan total anggaran Rp23, 726 Miliar.

Sementara itu, sasaran Jatim Puspa adalah kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah Graduasi Mandiri Sejahtera, Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 8-12% terendah yang memiliki anggota rumah tangga perempuan usia produktif dan memiliki anak masih sekolah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.(***)