Jaga Iklim Usaha Pertambangan, Pemerintah Terbitkan IUPK

Jaga Iklim Usaha Pertambangan, Pemerintah Terbitkan IUPK
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2020.

Apalagi, terdapat satu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang segera habis kontrak.

Arifin mengatakan, meski Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba yang baru masih dalam gugatan uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK), tapi Kementerian ESDM tetap melakukan proses evaluasi pemberian IUPK sebagai perpanjangan kontrak.

"IUPK baru ini belum ada. Mungkin tahun ini ada satu yang memang dalam proses. Kita sedang melakukan klarifikasi, meskipun masih ada proses di dalam MK, " kata Arifin dalam keterangannya, Minggu (30/8/2020).

Menurut Arifin, jaminan keberlangsungan usaha menjadi pertimbangan utama mengapa evaluasi perpanjangan izin terus digelar. Apalagi, hal tersebut juga akan berdampak terhadap penerimaan negara.

"Meskipun masih ada proses di dalam MK tapi kami juga meng-consider bahwa kelangsungan usaha bisa menjadi pertimbangan utama. Karena kalau tidak, negara akan kehilangan pendapatannya, " ujarnya.

Berbarengan dengan itu, Kementerian ESDM juga sedang merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Minerba yang baru. Arifin menargetkan, PP tersebut bisa terbit pada akhir tahun ini.
Sebagai informasi, perusahaan yang kontraknya berakhir dalam waktu dekat adalah PT Arutmin Indonesia. Anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI) itu memiliki wilayah tambang dengan luas 57.107 ha, dan kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020.

Arutmin sudah mengajukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK pada Oktober 2019 lalu.

Sementara itu, Staff Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arief mengatakan, perpanjangan kontrak PKP2B dan kelanjutannya sebagai IUPK tidak akan diberikan pemerintah secara otomatis. 

Irwandy menegaskan, ada sejumlah persyaratan yang terlebih dulu harus dipenuhi perusahaan pemegang PKP2B. Jika tidak memenuhi, maka kontrak tersebut bisa tidak diperpanjang. 

"Tentunya tidak otomatis, tetapi melalui persyaratan yang ketat. Termasuk mempertimbangkan rekam jejak kinerja perusahaan serta peningkatan penerimaan negara, " urainya.
Sedangkan terkait dengan aturan turunan UU Minerba baru, disebutkan bahwa ada tiga Rancangan PP yang sedang dibahas pemerintah.
 
Terdiri dari, pertama, PP tentang pengelolaan pertambangan minerba.  Kedua, PP yang terkait dengan wilayah pertambangan.
Ketiga, PP tentang pembinaan dan pengawasan, yang di dalamnya antara lain terdapat pengaturan perihal reklamasi dan pasca tambang.
 
Sebelumnya, Asosiasi pertambangan menilai, tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi bisnis di sektor mineral dan batubara (minerba). Pandemi covid-19 membuat pasar dan harga sebagian besar komoditas tambang anjlok.
 
Covid-19 membuat sejumlah proyek dan aktivitas pertambangan terhambat, dan berakibat pada investasi minerba yang ikut melambat.
Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA) memprediksi realisasi investasi minerba tahun ini bakal meleset dari target.

Menurut Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno,  investasi minerba di tahun ini bakal turun sekitar 15% atau hanya menyentuh kisaran US$5, 5 miliar. Angka itu jauh dibawah target investasi minerba tahun 2020 yang mencapai US$7, 749 miliar. (***)

nasional iupk
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Kepala BPPT Hammam Riza: Inovasi BSL-2 BPPT...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 237

Postingan Tahun ini: 2831

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 211

Postingan Tahun ini: 2401

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 164

Postingan Tahun ini: 2390

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 98

Postingan Tahun ini: 534

Registered: May 7, 2021

Profle

Munafir Tumpinyo

Publik Kecewa, Kerinci Kembali Urutan Buncit MTQ Tingkat Provinsi
Satpol PP Batang Tak Berkutik Hadapi Galian C Ilegal
Riuh Dibicarakan Masyarakat, Ijazah Paket Balon Pilkades Diduga Palsu
Kejaksaan Agung Perintahkan Kajati sumbar dan Kajari Pessel Segera Eksekusi Bupati Pessel

Follow Us

Recommended Posts

Pangdivif 2 Kostrad Tutup Latihan Pemantapan Raider Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad
Kapolresta Tangerang Dampingi Danrem Wijayakrama Sambut Kedatangan Nakes dari Mabes TNI
Tiga Usulan Ranperda, DR. HM. Taufan Pawe Apresiasi DPRD Kota parepare
Gubernur Riau Tunjuk Suhardiman Amby Sebagai Plt Bupati Kuansing
Armada Pangan Aksi Cepat Tanggap Wujudkan Jember Dermawan