Tony Rosyid: Kekacauan Negara di Era Jokowi

Tony Rosyid: Kekacauan Negara di Era Jokowi
Dr. Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

OPINI - Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Gak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang - orang besar dan kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan UU diterbitkan untuk melindungi kepentingan korporasi dan oligarki. UU Minerba, UU Corona, RUU Omnibus Law dan RUU HIP, meski telah secara masif mendatangkan gelombang penolakan dari rakyat, tetap saja dipaksakan.

Kekacauan juga terjadi di BUMN. PT. Jiwasraya kebobolan belasan triliun. Pertamina rugi, komut mencak-mencak. Sebelumnya bilang Pertamina merem aja untung. Eh rugi. Sekarang bilang data dari dirut gak bener. Kacau!

Banyak BUMN dijaminkan untuk pinjaman pembangunan infrastruktur. Diantaranya infrastruktur komersial. Artinya, dibangun untuk dijual lagi. Total hutang luar negeri BUMN saat ini 835 T (USD 57, 8 M). Naik 15, 1% dari bulan Juli. Pada akhirnya, megap-megap untuk bayar hutang.

Pertumbuhan ekonomi minus 5, 32. Berlanjut ke kuartal berikutnya. Artinya, terjadi resesi. Dampaknya diantaranya pada PHK. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 4, 2 juta (data bappenas). Itupun kalau bappenas jujur dan menggunakan standar wajar dalam menghitung. 

Pemerintah dan DPR sepakat untuk cetak uang 600 T. Pakai bahasa yang agak sedikit keren: burden sharing. Mungkin supaya orang awam gak paham dan tidak menimbulkan gejolak. Cetak uang berlebihan dengan menempatkan BI di bawah eksekutif rawan penyelahgunaan dan berpotensi menciptakan inflasi. 

Kalau terjadi inflasi, siapa yang nanggung biayanya? Rakyat! Anda saat ini beli kopi Rp. 2000. Tahun 2021 atau 2022, harganya "mungkin" bisa naik jadi Rp. 5.000. Uang anda berkurang nilainya. Makanya, sejumlah orang kaya menukar uangnya ke emas atau dolar. 

Dengan UU Corona, muncul anggaran 905 T.  Digunakan secara bebas karena dilindungi UU No 2/2020. Bebas dari tuntutan pidana, perdata dan TUN. Bukannya anggaran itu lebih banyak dipakai untuk atasi pandemi (kurang dari 10%), tapi justru digunakan untuk injeksi korporasi dan perbankan. Pandeminya cenderung diabaikan, dampak ekonominya yang terus sibuk diatasi. Ya, seperti menuang air di ember bocor. Sia-sia! Dan sekarang baru siuman. 

Kenapa BI gak beli saja SBN yang ada di tangan bank-bank itu. Lalu turunkan suku bunga (BI rate) hingga 0-1% saja seperti di Singapura (0%), Thailand (0, 5%) dan Malaysia (1, 75). BI rate saat ini masih 4%. Meski sudah diturunkan 1% (dari semula 5%) dalam empat tahap, tapi tak mampu menahan laju resesi. Dunia usaha tersendat karena suplay liquiditas terhambat, meski demand besar. Para pengusaha juga gak mampu membayar cicilan bank, karena besarnya bunga (8%, hingga di atas 10%).

Uniknya, uang nasabah bank terus bertambah. Artinya, masyarakat lebih memilih menyimpan di bank dari pada menggunakannya untuk biaya konsumsi. Makin parah lagi!  Uang yang beredar di masyarakat makin kecil. Ini akan memicu naiknya angka kemiskinan. 

Kekacauan juga terjadi di panggung politik. Isinya para buzzer yang dianggarkan 90.45 M. Masalah apapun sepertinya mau diselesaikan lewat buzzer. Apapun penyakitnya, pasukan bodrek jadi obatnya. Ngeri! 

Belum lagi ketika musim orang gila beroperasi. Sebaran teror di berbagai wilayah, diantaranya di Lampung, Palembang dan Bogor, semakin menambah kekacauan sosial. 

Di jajaran kementerian, terjadi overlaping. Menkes banyak diam, lahan corona diambil TNI dan menko Maritim. Kementerian Agama sibuk mengurus radikalisme dan sertifikasi muballigh. Menteri pertahanan diberi tugas untuk mengurusi ketahanan pangan. Makin kacau! Wapres? Presiden saja lupa menyebut namanya saat pidato. 

Soal pandemi, pemerintah gagal mengatasi. Negara lain mulai terbebas, di negeri ini covid-19 justru makin mengganas. Rata-rata perhari bertambah 3000-an orang terinveksi. Rate mortality nasional 4, 1%.  Ada 100 orang setiap hari meninggal. Akibatnya, sudah 68 negara melock down Indonesia. Dalam sialtuasi ini, pemerintah bukannya fokus menyelesaikan, tapi malah saling menyalahkan. 

Kekacauan bahkan sering muncul seiring dengan kebijakan gubernur DKI. Dalam banyak kebijakan gubernur, pemerintah pusat seringkali mengambil posisi sebagai oposisi. Bukan mendukung dan bersinergi untuk atasi pandemi. 

Ini hanya sebagian dari potret negara yang bernama Indonesia saat ini. Sebuah kekacauan yang belum ada tanda-tanda untuk berhenti.

Jakarta, 17 September 2020

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tony Rosyid
Update

Update

Previous Article

Terkait Penerapan Protokol Kesehatan, KPU...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 272

Postingan Tahun ini: 1304

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 235

Postingan Tahun ini: 1355

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 157

Postingan Tahun ini: 780

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 155

Postingan Tahun ini: 271

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Bantu Warga Satgas TMMD Ke-111 Lakukan Hal Ini
Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo: Praktek Pungli Ancaman Pidana
21 Atase Pertahanan Negara Sahabat Berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji
Sambut HUT Bhayangkara Ke-75, Masyarakat Antusias Pelaksanaan Vaksinasi Masal di Polrestabes Suraabaya
62,5 Persen Pedagang Pasar Kalierang Telah Divaksin