Tony Rosyid: Kekacauan Negara di Era Jokowi

Tony Rosyid: Kekacauan Negara di Era Jokowi
Dr. Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

OPINI - Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Gak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang - orang besar dan kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan UU diterbitkan untuk melindungi kepentingan korporasi dan oligarki. UU Minerba, UU Corona, RUU Omnibus Law dan RUU HIP, meski telah secara masif mendatangkan gelombang penolakan dari rakyat, tetap saja dipaksakan.

Kekacauan juga terjadi di BUMN. PT. Jiwasraya kebobolan belasan triliun. Pertamina rugi, komut mencak-mencak. Sebelumnya bilang Pertamina merem aja untung. Eh rugi. Sekarang bilang data dari dirut gak bener. Kacau!

Banyak BUMN dijaminkan untuk pinjaman pembangunan infrastruktur. Diantaranya infrastruktur komersial. Artinya, dibangun untuk dijual lagi. Total hutang luar negeri BUMN saat ini 835 T (USD 57, 8 M). Naik 15, 1% dari bulan Juli. Pada akhirnya, megap-megap untuk bayar hutang.

Pertumbuhan ekonomi minus 5, 32. Berlanjut ke kuartal berikutnya. Artinya, terjadi resesi. Dampaknya diantaranya pada PHK. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 4, 2 juta (data bappenas). Itupun kalau bappenas jujur dan menggunakan standar wajar dalam menghitung. 

Pemerintah dan DPR sepakat untuk cetak uang 600 T. Pakai bahasa yang agak sedikit keren: burden sharing. Mungkin supaya orang awam gak paham dan tidak menimbulkan gejolak. Cetak uang berlebihan dengan menempatkan BI di bawah eksekutif rawan penyelahgunaan dan berpotensi menciptakan inflasi. 

Kalau terjadi inflasi, siapa yang nanggung biayanya? Rakyat! Anda saat ini beli kopi Rp. 2000. Tahun 2021 atau 2022, harganya "mungkin" bisa naik jadi Rp. 5.000. Uang anda berkurang nilainya. Makanya, sejumlah orang kaya menukar uangnya ke emas atau dolar. 

Dengan UU Corona, muncul anggaran 905 T.  Digunakan secara bebas karena dilindungi UU No 2/2020. Bebas dari tuntutan pidana, perdata dan TUN. Bukannya anggaran itu lebih banyak dipakai untuk atasi pandemi (kurang dari 10%), tapi justru digunakan untuk injeksi korporasi dan perbankan. Pandeminya cenderung diabaikan, dampak ekonominya yang terus sibuk diatasi. Ya, seperti menuang air di ember bocor. Sia-sia! Dan sekarang baru siuman. 

Kenapa BI gak beli saja SBN yang ada di tangan bank-bank itu. Lalu turunkan suku bunga (BI rate) hingga 0-1% saja seperti di Singapura (0%), Thailand (0, 5%) dan Malaysia (1, 75). BI rate saat ini masih 4%. Meski sudah diturunkan 1% (dari semula 5%) dalam empat tahap, tapi tak mampu menahan laju resesi. Dunia usaha tersendat karena suplay liquiditas terhambat, meski demand besar. Para pengusaha juga gak mampu membayar cicilan bank, karena besarnya bunga (8%, hingga di atas 10%).

Uniknya, uang nasabah bank terus bertambah. Artinya, masyarakat lebih memilih menyimpan di bank dari pada menggunakannya untuk biaya konsumsi. Makin parah lagi!  Uang yang beredar di masyarakat makin kecil. Ini akan memicu naiknya angka kemiskinan. 

Kekacauan juga terjadi di panggung politik. Isinya para buzzer yang dianggarkan 90.45 M. Masalah apapun sepertinya mau diselesaikan lewat buzzer. Apapun penyakitnya, pasukan bodrek jadi obatnya. Ngeri! 

Belum lagi ketika musim orang gila beroperasi. Sebaran teror di berbagai wilayah, diantaranya di Lampung, Palembang dan Bogor, semakin menambah kekacauan sosial. 

Di jajaran kementerian, terjadi overlaping. Menkes banyak diam, lahan corona diambil TNI dan menko Maritim. Kementerian Agama sibuk mengurus radikalisme dan sertifikasi muballigh. Menteri pertahanan diberi tugas untuk mengurusi ketahanan pangan. Makin kacau! Wapres? Presiden saja lupa menyebut namanya saat pidato. 

Soal pandemi, pemerintah gagal mengatasi. Negara lain mulai terbebas, di negeri ini covid-19 justru makin mengganas. Rata-rata perhari bertambah 3000-an orang terinveksi. Rate mortality nasional 4, 1%.  Ada 100 orang setiap hari meninggal. Akibatnya, sudah 68 negara melock down Indonesia. Dalam sialtuasi ini, pemerintah bukannya fokus menyelesaikan, tapi malah saling menyalahkan. 

Kekacauan bahkan sering muncul seiring dengan kebijakan gubernur DKI. Dalam banyak kebijakan gubernur, pemerintah pusat seringkali mengambil posisi sebagai oposisi. Bukan mendukung dan bersinergi untuk atasi pandemi. 

Ini hanya sebagian dari potret negara yang bernama Indonesia saat ini. Sebuah kekacauan yang belum ada tanda-tanda untuk berhenti.

Jakarta, 17 September 2020

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tony Rosyid
Release

Release

Previous Article

Terkait Penerapan Protokol Kesehatan, KPU...

Next Article

Tingkatkan Kewirausahaan, FEB Usakti Jakarta...

Related Posts

Peringkat

Profle

Nanang Suryana

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 184

Postingan Tahun ini: 426

Registered: Sep 22, 2020

Satria Ferry Sonarya

Satria Ferry Sonarya verified

Postingan Bulan ini: 181

Postingan Tahun ini: 222

Registered: Dec 5, 2020

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 122

Postingan Tahun ini: 245

Registered: Jan 6, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 96

Postingan Tahun ini: 194

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Indra Gunawan

Terkait Perkelahian Pelajar Berakhir Maut, Edi Mulyono: Bahasa dalam Pemberitaan itu Terlalu Berlebihan
Gantung Diri Bersama, Pasangan Kekasih di Toraja Utara ini Tinggalkan Sebuah Surat
Lagi, Warga Jeneponto Bunuh Diri Diduga Minum Racun Gramaxone
Diduga Terima Order Penangkapan, Penyidik Polres Tanah Datar Dilaporkan Ke Bawassidik Polda Sumbar
banner

Follow Us

Recommended Posts

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang Reses di Nagori Dolok Parmonangan
Razia Rutin Lapas Klas IIB Gunung Sugih, Petugas Temukan Ekstasi dan Sabu Dalam Guling
Kepemilikan 1,5 Kg Sabu di Riau, Jaksa Ancam Terdakwa AS Pidana Mati
Bayar Uji Kir Cukup Mudah Lewat Online
Tilang Elektronik Segera Diberlakukan, Dirlantas Polda Sulut Beberkan Lokasinya