Terkait Penerapan Protokol Kesehatan, KPU RI Rumuskan Regulasi Kampanye Pilkada 2020

Terkait Penerapan Protokol Kesehatan, KPU RI Rumuskan Regulasi Kampanye Pilkada 2020

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masih merumuskan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017, tentang kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Dalam regulasi tersebut, KPU mencantumkan penanganan pelanggaran di masa kampanye, dengan pemberian sanksi administrasi, berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye.

"Bahwa KPU bisa memberikan peringatan tertulis dan juga menghentikan kegiatan kampanye, " kata Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, melalui keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Menurut Raka, langkah pertama dalam pemberian sanksi administrasi adalah imbauan. Jika teguran tidak diindahkan maka muncul teguran tertulis.

Selanjutnya, KPU juga bisa berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta aparat keamanan untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan.

Namun, kata Raka, sanksi administrasi yang bisa diberikan KPU tidak dapat melebihi aturan undang-undang (UU) tentang Pilkada. 

Aturan protokol kesehatan dalam kegiatan Pilkada diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6/2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Raka menuturkan, di undang-undang (UU) tentang Pilkada juga tidak diatur hukum pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. 

Akan tetapi, penegakan hukum pidana atau sanksi pidana terkait protokol kesehatan dapat mengacu undang-undang lain di luar UU pemilihan.

"Tentu keseluruhan perundangan-undangan itu kita himpun untuk dijadikan dasar jangan sampai ada tindakan yang di luar undang-undang, " tegasnya.

Ia menambahkan, Bawaslu dan Kepolisian pun sudah berkomitmen menegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Pilkada.

Raka menegaskan, meskipun kegiatan kampanye yang bersifat pertemuan fisik tetap diperbolehkan di tengah pandemi, ada ketentuan lain yang mesti ditaati.

Yakni, peserta Pilkada dalam melaksanakan kampanye harus berkoordinasi dengan satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 serta pemberitahuan kepada aparat pengamanan setempat. 

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menilai kampanye dengan pengumpulan massa bisa bertentangan dengan peraturan larangan kerumuman massa saat pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan aparat berwenang agar tidak memberikan izin jika kampanye memunculkan keramaian, seperti konser musik atau kegiatan lain yang berpotensi menjadi pusat keramaian.

"Jangan sampai teman-teman yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin keramaian. Karena sesuai dengan protokol Covid-19 kan tidak boleh berkumpul, " ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat nomor 440/5113/SJ, terkait pelaksanaan rakor penegakan hukum protokol kesehatan di daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irawan,   diharapkan masing-masing daerah untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Melalui surat ini, Kemendagri meminta agar masing-masing daerah secara mandiri bersama Forkopimda, Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Badan/Kantor Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Biro/Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi" kata Benni.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember 2020. (Foto: KPU RI)

KPU RI
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Dr. Erlina Burhan: Gejala Happy Hypoxia,...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 296

Postingan Tahun ini: 1715

Registered: May 25, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 249

Postingan Tahun ini: 2756

Registered: May 23, 2021

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 122

Postingan Tahun ini: 634

Registered: Sep 22, 2020

HermanDjide

HermanDjide

Postingan Bulan ini: 120

Postingan Tahun ini: 2580

Registered: Nov 23, 2021

Profle

ISWAN DUKOMALAMO verified

Kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan, Ini Respon HMI Cabang Tidore
Agenda Kunker Presiden, HMI Cabang Tidore Layangkan Pernyataan Sikap Kepada Walikota Tidore Kepulauan
Imbas dari Pilkades, 8 Unit Rumah Panggung di Jeneponto Dibongkar Paksa oleh Pemilik Lahan
Pasca Pembongkaran 8 Rumah Panggung di Jeneponto, Mulyadi Mustamu Bersedia Siapkan Lahan Sekalipun Satu Desa

Follow Us

Recommended Posts

Sistem Vaksin Bergilir Dilaksanakan
Pemdes Gedung Ram Salurkan BLT Tahap Satu
Percepatan Vaksinasi, Polsek dan Koramil Wonotunggal Lakukan Jemput Bola
Pejabat dan Karyawan Diskominfo Cilacap Ikuti Upacara HUT KORPRI Ke-50
Rakor Lintas Sektoral, Ditlantas Polda Banten Siapkan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022