Tony Rosyid: Berlakukan PSBB, Anies Diserang Buzzer

OPINI - Baru-baru ini, presiden menyatakan "bahwa fokus utama pemerintah adalah  kesehatan". Sepertinya, pernyataan presiden ini sebagai respon atas makin meluasnya penyebaran covid-19. Perhari di atas 3000 orang terinveksi virus corona. 

Presiden siuman, kata epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo. Boleh jadi betul. Yang pasti, selama ini langkah pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 zig zag. Sporadis dan tak terukur.

Baca juga: Sudah Saatnya Pemerintah Hadir untuk Kesejahteraan Wartawan dengan Tunjangan Profesi

Semula gak yakin covid-19 masuk ke Indonesia. Sangat meremehkan. Macam-macam guyonanya. Ternyata salah prediksi. Ini fatal. Urusan nyawa diibuat main-main. Setelah covid-19 masuk, pemerintah pusat panik dan gagap. Yang muncul berikutnya justru kegaduhan akibat ulah pasukan buzzer. Buzzer komersial yang makan anggaran 90, 45 M. 

Setelah beberapa bulan, pemerintah menemukan solusi, yaitu PSBB. Ide jitu. Meski semula malu-malu. Karena secara substansi, usulan ini jauh-jauh hari sudah diajukan gubernur DKI. Tapi ditolak. 

Baca juga: Warna 3 Tahun 2020 IMO-Indonesia, Pamdemi, Omnibus Law, Pilkada Serentak

Seandainya karantina wilayah diterapkan dari awal di Jakarta seperti usulan Anies, pemerintah cukup kasih makan 3, 6 juta KK. Dua pekan sekali habis 900 M. Sebulan 1, 8 T. Genapkan 2 T. Karantina selama enam bulan, cukup anggarkan 12 T. Mungkin corona gak nyebar kemana-kemana. Inilah yang diterapkan di Wuhan. Juga di beberapa negara. 

Nasi sudah jadi bubur. Kalau sukses tangani covid-19 dari awal, mungkin Perppu dan UU Corona gak lahir. UU Minerba belum tentu diketuk palu. RUU Omnibus Law bisa mangkrak. RUU HIP boleh jadi akan layu sebelum diusulkan. 

Baca juga: Tantangan Visi Reformasi Birokrasi

Sejak PSBB dilaksanakan, penyebaran covid-19 mulai terkendali. Sayangnya, hanya beberapa saat. Ambyar setelah pemerintah wacanakan New Normal. Rupanya, pemerintah setengah hati. 

Sejak muncul wacana New Normal, masyarakat hilang kedisiplinan. Aturan PSBB tak lagi efektif. Disana sini terjadi pelanggaran. Eforia berkerumun muncul kembali. Akibatnya, penyebaran covid-19 makin meluas. Bahkan lebih gila dari awal pandemi masuk ke Indonesia.

Baca juga: Menyikapi Tarif Parkir di Bukittinggi, Bak Cacing Kepanasan

Lalu, presiden bilang: kesehatan harus diutamakan. Apakah pernyataan presiden ini murni karena keprihatinan terhadap mengganasnya penyebaran covid-19?  Sebab, prioritas dan fokus pemerintah selama ini pada ekonomi. Cenderung meremehkan angka kematian. Kok mendadak banting setir. Bicara kesehatan di saat dampak ekonomi betul-betul nyata dan mulai dirasakan rakyat. Saat Indonesia dihajar resesi ekonomi. Dua kuartal pertumbuhan ekonomi minus, dan kehidupan rakyat makin susah. Mendadak fokus ke kesehatan. Haloo... 

Wajar jika kemudian ada yang menduga pernyataan presiden hanya pengalihan isu. Dari isu ekonomi yang "ngeri-ngeri sedap" ke isu kesehatan. Seolah ada kesan pemerintah pusat sayang terhadap nyawa rakyatnya. Yang bener aja! 

Baca juga: Pemalsuan Dokumen 2 Negara, FWJ Desak Polisi Tangkap Pelaku MA & MSH

Situasi menggilanya penyebaran covid-19 mau tidak mau juga harus dihadapi oleh para kepala daerah. Terutama Jakarta. Mobilitas sosial akibat tuntutan ekonomi di Ibu kota tak terkendali. Kerja keras para kepala daerah, termasuk gubernur DKI untuk menerapkan transisi PSBB, tak mampu menghadang eforia New Normal. Data di Ibu Kota, tentu juga sejumlah daerah lain, menyebutkan bahwa penyebaran covid-19 menghawatirkan. 

Kekhawatiran ini mendorong Anies, gubernur ibu kota Jakarta, mengambil sikap tegas. Anies memberlakukan kembali PSBB secara ketat. Anies meyakinkan publik bahwa kebijakannya ini berbasis pada data dan kajian. 

Anies konsisten pada prinsip yang selama ini dipegang. Yaitu, mengutamakan keselamatan nyawa dan kesehatan rakyat di atas segalanya, termasuk ekonomi.

Kebijakan ini tentu gak populer. Sebab, hadir di saat rakyat sudah merasa merdeka dari covid-19. Karena gak populer, Anies harus siap hadapi kritik. Ini risiko. Buat lawan politik dan para buzzer, isu ini cukup menggairahkan. Mereka seolah dapat lahan kering untuk bakar kegaduhan. Begitulah yang selama ini terjadi. Sebuah konsekuensi demokrasi di era digital. 

Menko perekonomian, Airlangga Hartarto teriak. Anies dianggap menjadi penyebab IHSG anjlok. Bahkan ada yang bilang bahwa keputusan Anies menerapkan PSBB membuat 59 negara mengeluarkan travel warning. Yang lebih gila lagi, ada yang minta Anies dibebastugaskan. Ngeri bro! 

Baca juga: Tony Rosyid: Pilkada dalam Bayangan Kematian

Hebat sekali Anies ini. Selain menteri yang selalu menjadi oposisi, kebijakan Anies mendapat respon 59 negara. Ini artinya, dunia lebih percaya pada data Anies tentang Indonesia, dari pada data dari pihak yang lain.

Disinilah pentingnya kejujuran bila menyangkut data. Sebab, akurasi data menjadi bagian penting dari kredibilitas sebuah bangsa ketika bicara di hadapan dunia internasional. 

Untuk sebuah kejujuran, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan tidak populer. Meski punya risiko politik. Itulah yang dulu dilakukan Habibi dan Gus Dur. Hanya orang yang pintar, jujur, tegas dan berani ambil risiko yang layak menjadi seorang pemimpin. 

Jakarta, 11 September 2020

Tony Rosyid

Baca juga: Opini Jurnalis: Teruslah menyuarakan kejujuran, prestasi dan wan prestasi ke seluruh negeri

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa