Politik Primordial di Pilkada 2020, Yusdardi Adnan: Kita Memilih Bupati Kabupaten, Bukan Memilih Bupati Kecamatan

MEDAN - Setiap pilkada menjelang, maka dunia media sosial atau medsos pun ikut memanas, diramaikan oleh status facebook para pendukung dan tim sukses dari pasangan calon, dari puja-puji sampai caci maki.

Tak ketinggalan politik primordial berbasis kecamatan pun meninggi, dimana para simpatisan dan pendukung pasangan calon berusaha menarik para calon pemilih yang berada dalam satu kecamatan dengan pendukung ini untuk mendukung calon yang dia unggulkan yang kebetulan juga satu kecamatan.

Mencermati hal ini, Yusdardi Adnan saat dihubungi lewat telepon oleh Jurnalis Indonesia Satu mengatakan bahwa politik primordial berbasis kecamatan adalah politik pecah belah atau politik kelas kampung apabila tidak boleh dibilang politik kampungan.

"Politik primordial berbasis kecamatan atau kampung lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan pasangan calon, karena tidak semua calon pemilih dari masing-masing kecamatan mempunyai wakilnya sebagai calon bupati atau wakil bupati, semakin meninggi genderang untuk mendorong orang untuk memilih hanya pasangan calon yang satu kecamatan dengannya, maka para pemilih yang tidak satu kecamatan dengan paslon yang diunggulkan akan berbalik arah untuk memilih calon yang bukan dari kecamatan itu, " tegas Yusdardi, Kamis (10/09/2020).

Lebih lanjut Yusdardi, putra Lengayang yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Dedi ini mengatakan, politik semacam ini akan berakhir dengan KKN, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

"Kita memilih Bupati Kabupaten Bukan Memilih Bupati Kecamatan, kalau begini caranya, yang ada nanti kalaupun menang ujung-ujungnya KKN, dimana banyak para Kadis atau Kepala Dinasnya bisa jadi yang akan diangkat orang sekampung dengan Bupati atau wakil bupati saja, sementara di Pesisir Selatan sendiri ada 15 kecamatan, 182 desa, " papar Bang Dedi.

Saat ditanya tentang kiat memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Jurnalis Indonesia Satu, Bang Dedi memberikan Tips Berikut.

1. Pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bukan jagoan kecamatan, tapi calon Jagoan kabupaten, artinya calon Bupati ini didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di kabupaten.
2. Pilih Calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak banyak berjanji, dan apabila berjanji terbukti dia tepati di masa mereka pegang jabatan di tempat dia sebelumnya menjabat.
3. Pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada bawahan dan masyarakatnya, yang selalu menunjukan sikap sebagai kepala keluarga walaupun anak-anaknya nakal dan kelakuannya berbeda-beda.
4. Pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak suka mempermalukan anak buahnya pada saat dia menjabat dulu waktu dia dimana dia bekerja sebelum dia mencalonkan diri pada pilkada serentak ini.
5. Pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bisa menjalin berkomunikasi dengan semua elemen dan lembaga.
6. Pilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak terlalu mengumbar uang dalam kampanye atau kehidupan keseharian dia dalam bergaul dengan masyarakat, biasanya yang suka mengumbar uang akan lebih menghargai uang dari pada masyarakat yang dia beri uang.

"Memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati sama dengan memilih masa depan, salah memilih sengsara 5 tahun ke depan, dan bahkan sampai 15 tahun ke depan, karena wakilnya pun berkemungkinan akan jadi Bupati juga untuk 10 tahun ke depan, " lanjut Bang Dedi, yang juga intelektual muda Lengayang yang saat ini berdomisili di Kota Medan.

"Bijak memilih calon bupati dan wakil bupati berarti bijak memperjuangan masa depan untuk anak dan cucu di masa datang, " tutup bang Dedi. (007)