Suferi
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) "bajingan tolol". Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi salah satu narasumber di UMS saat acara Mimbar Mahasiswa Cipta, Rasa Karsa Pendidikan Indonesia, Rabu (2/8/2023).
Konteksnya, saat itu Rocky mengkritik proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang berusaha dipertahankan Jokowi sebagai sebuah legasi.
Koordinator LBH Lentera Masa Depan Bangsa Alamsyah Putra Bagaskara mengatakan, kritik yang dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung merupakan bentuk demokrasi yang tidak sehat.
”Demokrasi membutuhkan ruang diskusi yang sehat, inklusif, dan hormat terhadap pendapat berbeda” ujar Alamsyah melalui keterangan resmi.
Kritik seharusnya berfokus pada gagasan, kebijakan, dan ide-ide yang lebih baik untuk kemajuan negara. Menurutnya, penghinaan nama baik, ujaran kebencian dan sebagainya hanya akan mengurangi kualitas diskusi publik.
”Pencemaran nama baik, penghinaan dan Ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang akademisi, pengamat politik maupun tokoh publik dapat mengganggu kualitas diskusi publik dan menurunkan kualitas debat politik” katanya.
Alamsyah melanjutkan bahwa dalam diskusi di ruang publik haruslah didasarkan atas norma dan nilai yang sesuai demokrasi. ”Siapapun yang berbicara di ruang publik, sebagaimana Rocky Gerung dan lainnya harus berhati-hati, ” ungkapnya.
Ruang publik adalah ruang dimana semua orang dapat mengeluarkan pendapat dan kritik. Meski demikian, dirinya menyebut bahwa kritik yang dilontarkan dalam ruang publik haruslah sesuatu yang membangun bukan malah ujaran kebencian.
dalam konteks diskusi publik dimana semua platform media dapat menjangkaunya, perkataan ujaran kebencian terhadap seseorang tidak dapat ditarik kembali dan akan menjadi jejak digital. Untuk itu, diirnya mengimbau agar lebih bijak dalam berbicara saat diskusi di ruang publik.
”karena apapun yang disampaikan di ruang publik tidak bisa ditarik kembali karena akan berbekas di peta kognisi dan mempengaruhi publik, ” katanya.
”Semua pihak, termasuk akademisi, pengamat politik, dan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi agar dapat berkembang secara sehat dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa, ” Pungkasnya.***
Updates 
