Dinilai Membuat Masalah, Caretaker Kadin Papua Menuai Sorotan dari Berbagai Elemen

Jayapura Papua

Baca juga: HIMAPA Universitas Muhammadiyah Laksanakan Dialog Kewirausahaan

- Beberapa Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Papua yakni ketua Kadin Kabupaten Kepulauan Yapen, Nabire dan Dogiyai tegas mengoroti Pengurus KADIN Pusat agar Aksi Krateker Kadin Papua, Ronald Antonio yang sedang melantik pengurus KADIN di beberapa Kabupaten di Papua dihentikan. 

Baca juga: Kemenhub dan Dekranas Gelar Pelatihan Wirausaha Digital Kepada Pengrajin Dikawasan Danau Toba

Ketua KADIN Kabupaten Kepulauan Yapen Peter Logito mengatakan, pihaknya kaget dengan adanya Informasi Ketua Kadin baru Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar di Biak. 

Baca juga: Dukung Destinasi Super Prioritas, Endang Budi Karya Sumadi Resmi Buka Pelatihan Kecakapan Wirausaha

Baca juga: Banten Sumbang Pengangguran Terbesar, Ini Strategi Ala Hendra Alamsyah Ketua DPW Kapten Banten

"Apa yang dilakukan di Biak itu sudah menjatuhkan Marwa KADIN dan membuat gaduh dan masalah baru di dalam tubuh KADIN karena, mereka tidak hargai pengurus definitif pusat, " jelasnya melalui sambungan seluler Selasa, (20/4). 

Baca juga: Jelang Festival Ekonomi Syariah (FESYar) 2020, Ini Kompetisi yang Wajib Diikuti Wirausahawan Santri

Pengurus Kadin Kabupaten Kepulauan Yapen ini menanyakan soal pelantikan yang dilakukan di Biak belum lama ini.

Menurutnya, dalam pelantikan itu tidak dihadirkan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, ini tidak sah.

Karena tidak sesuai AD ART Kadin Papua.

Baca juga: Buka Pelatihan Wirausaha Bagi Perajin Endang Budi Karya Harapkan Perajin Sumut Bisa Terobos Pasar Internasional

"Sekarang mereka bikin lagi di Biak dan Pemda Yapen tidak hadir saat pelantikan di Biak, ini sudah jelas bahwa proses pelantikan ini tidak sah, " tegasnya. 

Sementara itu, Monalisa Yoweni Haluk Ketua Kadin Kabupaten Nabire yang mengalami hal serupa, keputusan keputusan tanpa sebab ini sangat tidak profesional dan merugikan dirinya yang ada di daerah, Karena tidak sesuai tugas dan tanggungjawab jabatan karateker melantik Ketua Kadin. 

Baca juga: Selain Menjadi Babinsa Sertu Agus Supriyanto Juga Menjadi Contoh UKM Peternakan Kambing

"Seharusnya karateker  bertugas melanjutkan tugas dan mengelar Musyawarah tapi, sengaja membuat Konflik dengan memberhentikan kami di Kabupaten maka, kami minta Pusat segera meninjau kembali krateker itu, menurut kami Karateker itu adalah karateker tidak sah, "kesalnya. 

Frans Magai Ketua Kadin Kabupaten Dogiyai juga menambahkan, "jika melakukan pergantian ketua, pihaknya akan duduk di Kadin Papua, karena mereka yang dilantik pengurus sah bukan krateker sekarang. 

Baca juga: Perluas Penyaluran KUR UMKM, Pemerintah Gandeng Platform Digital

"Kami akan melakukan pemalangan kadin Provinsi Papua, minta kembali apa yang sudah di tetap oleh pengurus kadin lama, ini sudah jelas dalam surat Nomor: 02 / DP / IV / 2021, itu tanda bukti palsu, dan tidak ada cap KADIN, "

Lanjut Magai, "Pergantian Kadin yang tidak sesuai dengan prosedur ini, akan membuat marah pengurus lama, dan ini bisa membuat Konflik di daerah. Mohon KADIN Pusat Harus lihat hal ini, jangan tunjuk Krateker sembarang seperti Ronald Antonio yang bikin masalah baru di Papua dengan ganti pengurus kabupaten semaunya, ini bisa terjadi masalah horisontal, "katanya.

Baca juga: Pemkot Kediri Berikan Pelatihan dan Sertifikat Kursus Kecantikan Tekan Angka Pengangguran

(Merah / AW)