Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay: BPJS Harus Bertanggung Jawab Atas Kebocoran Data Ini

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay:  BPJS Harus Bertanggung Jawab Atas Kebocoran Data Ini
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap persoalan dugaan kebocoran data peserta layanan jaminan kesehatan tersebut. Menurut Saleh, persoalan kebocoran data ini merupakan masalah besar dan tak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban lembaga tersebut. Ia menyesalkan sikap BPJS Kesehatan yang seolah-olah masih belum mengakui adanya kebocoran data.

“Pada tanggal 20 Mei BPJS sudah melakukan dugaan peretasan, lalu berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Badan Sandi Negara, Cyber Kementerian Pertahanan hingga IT Security Expert. Tapi sampai titik ini belum mengakui ada kebocoran, ” tegas Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2021).

Saleh mengatakan, koordinasi yang BPJS Kesehatan lakukan dengan berbagai pihak yang disinyalir memahami dunia IT dan data security tersebut adalah pertanda lembaga pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu telah menyimpulkan adanya kebocoran data. Belum lagi, BPJS Kesehatan juga melakukan pengamanan  dengan meminta penutupan akses terhadap situs yang diduga membocorkan data peserta itu.

“Oleh karena itu BPJS harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Ini juga menyangkut soal kedaulatan, " ungkap politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut. Ia menegaskan bahwa kebocoran data sama halnya dengan membiarkan orang masuk wilayah negara secara ilegal, di tengah perang informasi di zaman ini, ada pandangan bahwa seseorang dapat menguasai orang lain melalui akses data pribadinya.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Direksi BPJS Kesehatan harus menyegerakan akselerasi digital forensik dugaan kebocoran itu. "Jika ada kebocoran atau tidak, maka sampaikanlah apa adanya. Sebab ini menyoal keamanan data nasional, " ujarnya dalam acara rapat yang sama.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu memperingatkan BPJS Kesehatan untuk memperhatikan langkah penyelesaian masalah kebocoran data tersebut. Hal itu dikarenakan dapat mencoreng dan mempengaruhi citra BPJS Kesehatan di mata publik dan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga itu.

Sekadar informasi, RDP Komisi IX DPR RI tersebut diselenggarakan bersama beberapa mitra yaitu Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Direksi BPJS Kesehatan; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI. (ah/sf)

Saleh Partaonan Daulay DPR RI KOMISI IX PAN
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Jampidsus Periksa 14 Saksi Terkait Dugaan...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 76

Postingan Tahun ini: 2844

Registered: May 23, 2021

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 74

Postingan Tahun ini: 1802

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 72

Postingan Tahun ini: 116

Registered: Aug 19, 2021

Zulfahmi

Zulfahmi

Postingan Bulan ini: 51

Postingan Tahun ini: 712

Registered: Nov 23, 2021

Profle

Iswan Dukomalamo

Kota Tikep Berlakukan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Penyebrangan Antar Pulau
Upaya Mencegah Masyarakat Dari Resiko Hukum, Kejati Malut Gelar Kegiatan Penerangan Hukum
Bus Manggarai Indah Trayek Maumere-Ruteng Tertimpa Pohon di Boawae Lima Penumpang Dilarikan ke Puskesmas
Bangunan Senilai 4, 2 Milyar Mangkrak, Ada Temuan  Korupsi

Follow Us

Recommended Posts

Kapolres Sebut Pramuka  Adalah Generasi Muda Tangguh Dan Unggul
Gubernur mahyeldisp Raih Anugerah Tokoh Terinovatif Pengembangan Ekonomi Syariah Republika 
Momen Hari Anti Korupsi Sedunia, Gabungan Aktivis Banyuwangi Gelar Aksi Bongkar Kasus
Pemberian Piagam Penghargaan Kampung Tangguh Anti Narkoba, Biddokkes Polda Banten Lakukan Swab Antigen