Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, RUU PDP Terancam 'Deadlock'

Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, RUU PDP Terancam 'Deadlock'
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, kelanjutan pembahasan RUU PDP menunggu iktikad baik pemerintah

JAKARTA - Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Panja Pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, kelanjutan pembahasan RUU PDP menunggu iktikad baik pemerintah.

“Panja DPR menilai Panja Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan oleh Panja Pemerintah tentang kelembagaan, yang mana sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama, ” jelas Kharis saat memberikan pernyataan pers mewakili Panja RUU PDP Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Kharis menuturkan terdapat perbedaan sikap antara Komisi I DPR dengan Pemerintah terkait penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Awalnya, lanjut Kharis, Komisi I DPR RI dan Panja Pemerintah memiliki kesepahaman bahwa DPR dan Pemerintah akan memiliki kesepahaman bahwa menghendaki lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Namun, saat dalam pembahasan, Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika Kominfo tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya. Panja pemerintah justru mengajukan konsep Lembaga yang berada di bawah Kementerian Kominfo.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai Lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai dengan standar, yaitu setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR). Ia pun memastikan seluruh Fraksi di DPR sepakat pembentukan badan otorita yang independen.

“Kita ingin memperkuat lembaga ini sehingga betul-betul mampu melakukan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk juga terkait kesetaraan dengan lembaga - lembaga internasional dan negara-negara lain sehingga memungkinkan transfer data dengan negara lain, ” terangnya.

Kharis menambahkan, jika pasal terkait kelembagaan ini disepakati maka dalam waktu dekat sejumlah pasal lainnya juga akan bisa disepakati. Dari seluruh total 371 DIM, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM dengan 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 DIM pending, 6 DIM perubahan substansi dan 2 DIM usulan baru, dengan prosentasi sekitar 40 persen. Sedangkan yang belum dibahas berjumlah 228 DIM mayoritas berkaitan dengan Lembaga Pengawas Pelaksanaan UU PDP.

“Jadi 228 DIM ini sangat berkaitan dengan pembentukan kelembagaan. Kalau soal kelembagaan belum bisa diselesaikan maka 228 DIM ini akan menggantung. Sifatnya, kita menunggu niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan, ” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan jika berkaca pada negara lain, otoritas pengawas data pribadi berada di lembaga independen. Sebab, lembaga ini akan bertugas mengawasi data pribadi yang ada di lembaga swasta maupun publik.

Menurutnya, lembaga ini akan mewakili Indonesia jika terjadi masalah kebocoran data yang memerlukan perlindungan di luar negeri. “Jika lembaga itu di bawah Kementerian ada risikonya. Sehingga perlu menjadi independent agar ada kesetaraan dengan lembaga lain merujuk kesepakatan internasional seperti APEC Privacy Framework 2015 dan kerangka kerjasama negara lain, ” kata politisi Partai Golkar itu.

“Jadi yang paling utama adalah banyaknya pasal yang merujuk pada lembaga ini, sehingga kalau lembaga ini tidak bisa ditentukan di awal, ini akan berakibat pembahasan di pasal lain akan sulit sekali, ” imbuh Bobby. (ann/sf)

DPR RI KOMISI I PKS
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan:...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 237

Postingan Tahun ini: 2831

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 211

Postingan Tahun ini: 2401

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 164

Postingan Tahun ini: 2390

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 98

Postingan Tahun ini: 534

Registered: May 7, 2021

Profle

Munafir Tumpinyo

Publik Kecewa, Kerinci Kembali Urutan Buncit MTQ Tingkat Provinsi
Satpol PP Batang Tak Berkutik Hadapi Galian C Ilegal
Riuh Dibicarakan Masyarakat, Ijazah Paket Balon Pilkades Diduga Palsu
Kurangnya Peran Pendidikan Politik Bersih, Akan Meregenerasi Sistem Politik Uang Pada Generasi Momen Politik

Follow Us

Recommended Posts

Walikota Sungai Penuh Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Manar Muhajirin
Unit Reskrim Polsek Beringin Amankan 3 Pemuda Ranmor
Seksi Provost dan Pengamanan Internal Cek Setiap Ruangan, Pastikan Semua Personil Patuhi Prokes
Sekda Jeneponto Hadiri Pelantikan Gerakan Pemuda Ansor di Hotel Kita
Kapolsek Pasarkemis Polresta Tangerang Hadiri Rapat Koordinasi Target Sasaran Vaksin Diwilayah Kecamatan Pasarkemis