Mardani Ali Sera Usulkan Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengusulkan agar anggaran ibu kota negara (IKN) baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung dialihkan untuk memenuhi aspirasi Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

 

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Kegiatan Supervisi Pagu Indikatif Anggaran 2023

“Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan Satpol PP untuk dijadikan ASN (dalam hal ini PPPK), saya ada usul dua. Pertama kita harus betul-betul memastikan bahwa sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah itu harus jadi ayah bagi anak-anaknya, ”ujar Mardani saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan FKBPPPPN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

 

Baca juga: Lapas Pasir Putih ikuti Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif TA 2023

Dilanjutkan Wakil Ketua Badan Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, jika sebelumnya sempat diungkapkan bahwa anggaran menjadi masalah untuk bisa mewujudkan aspirasi FKBPPPN tersebut, maka pihaknya mengusulkan agar anggaran IKN dan anggaran kereta cepat dialihkan untuk membiayai anggaran pengangkatan para satpol PP tersebut sebagaimana yang disuarakannya kepada Komisi II DPR RI.

 

Baca juga: Secara Virtual, Lapsustik Purwokerto Ikuti Pembukaan Penyusunan Pagu Indikatif TA 2023

“Dan yang kedua, perlu dibuat forum komunikasi dari semua teman-teman, agar suaranya terus didengar dan terus bergaung sampai kepastian pengangkatan teman-teman dipenuhi, ” tegasnya. Mardani juga mengapresiasi kedatangan para Satpol PP yang berjumlah sekitar dua ratus orang itu untuk menyuarakan aspirasinya ke DPR RI.

 

Baca juga: Diduga Tergiur Dengan Anggaran Syahril Abubakar Buka Suara : Tak Perlu ‘Beteking’ Sesama Kita, Dana CSR Dumai itu Besar

Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap berbagai anggota masyarakat lainnya juga melakukan hal yang sama, menyuarakan aspirasinya ke DPR RI sebagai wakil rakyat. Pasalnya, terkadang laporan yang masuk ke meja Anggota Dewan itu tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan.

 

Baca juga: Wujudkan Desa Bermasa, Bupati Kasmarni Launching Skema TAKE Kerjasama Fitra Riau dan TAF

“Dan apa yang dirasakan itu sebenarnya yang ada di masyarakat, bukan yang masuk di atas meja kita (DPR RI). Karena itu, sering-seringlah menyuarakan aspirasinya karena tempat ini adalah memang tempat nya rakyat, dan kami wakil dari teman-teman semua yang sebenarnya menjadi pemilik gedung ini, ” pungkas Mardani. (ayu/sf)