Tony Rosyid
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara resmi menyampaikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, pemerintah perlu diingatkan bahwa WTP bukanlah segalanya.
Pandangan Fraksi Gerindra ini disampaikan anggotanya Susi Marleny Bachsin pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/7/2022), di DPR, Senayan, Jakarta. "Predikat WTP tidak bisa menggambarkan aspek efisiensi ataupun kinerja clean government dari praktik korupsi suatu insansi, " ungkap susi saat membacakan pandangan fraksinya. Pemerintah diserukan agar meningkatkan kinerja pengelolaan APBN yang didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat.
Fraksi Gerindra, lanjut.Susi, mengapresiasi pula penurunan inflasi. Pada 2021 angka inflasi tercatat 1, 87 persen. Realisasi inflasi 2021 di bawah kisaran inflasi yang ditetapkan pemerintah sendiri sebesar 3 persen. Di satu sisi laju inflasi lebih rendah dari perkiraan. "Pada tahun 2021, belanja negara mencapai Rp2.786, 4 triliun atau terserap 101, 32 persen dari pagu yang ditetapkan Rp2.750, 0 triliun, " tambah Susi.
Namun, saat bersamaan, lanjut legislator asal Bengkulu ini, program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional hanya mencapai 87, 96 persen dari alokasinya. Padahal, belanja negara yang membengkak pada 2021 diklaim pemerintah dilakukan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pusat serta daerah. Ini menjadi catatan kritis F-Gerindra.
Sementara itu, soal penerimaan pajak, F-Gerindra juga mengapresiasi capaian pemerintah yang berhasil melampaui target. Penerimaan pajak, kata Susi dalam laporannya, tembus 100 persen dan penerimaan PNBP mencapai 153, 75 persen. "Dari segi perpajakan, penerimaan mencapai Rp1.547, 8 triliun atau 107, 15 persen dari target APBN sebesar Rp1.444, 5 triliun. Adapun penerimaan PNBP sebesar Rp458, 5 triliun atau 153, 75 persen di atas target APBN sebesar Rp298, 20 triliun, " urai Susi. (mh/aha)
Afrizal 
Narsono Son 
Update 
Yulistar 
