Tony Rosyid
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar. P. H. Sitorus meminta kepada jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan untuk memberikan gambaran implikasi dari implementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat, terutama yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan pembahasan anggaran masing-masing direktorat jenderal yang umumnya akan bermuara pada penyusunan kebijakan.
“Meskipun anggaran ini memprosesnya politis dan segala macam, tapi dampak daripada kebijakan itu nanti akan dirasakan oleh rakyat, masyarakat yang tentunya ada yang gembira ada yang tidak. Ya saya sih ingin melihat ada satu-dua isu yang dianggap terpenting lah dari masing-masing kedirjenan yang akan kita harapkan nanti output-nya gitu, ” ungkap Sihar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Eselon I Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2022).
Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengatakan dalam pemahamannya bahwa setiap tahun siklus yang selalu terjadi adalah penyusunan dan persetujuan anggaran, lalu penggunaan anggaran untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, kemudian dilanjutkan kembali ke pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya. Menanggapi hal tersebut, maka Sihar pun kembali mempertanyakan tujuan pengimplementasian kebijakan tersebut ke masyarakat dan hasil dari implementasi tersebut.
“Oke ini ada anggaran X amount, sejumlah nilai X, ini nanti akan bekerja kemudian akan keluar produk, produknya akan dirasakan masyarakat. Nah di masyarakat ini apa yang kita harapkan? Akan kita lihat akibat daripada anggaran itu secara umum, ” lanjutnya saat pendalaman rapat yang membahas RKA Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pada rapat yang dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan BLU Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Dirjen Bea Cukai dan Lembaga Nasional Single Window tersebut, Sihar memberikan contoh kebijakan ‘Kemudahan Impor Tujuan Ekspor’ (KITE) yang diinisiasi oleh Ditjen Bea Cukai. Menurutnya dengan kebijakan tersebut harus ada analisa, sektor mana yang kemudian tumbuh dan dapat memberikan implikasi langsung pada masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkannya kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.
“Ketika nanti suatu kebijakannya bagaimana keluarnya? Kita mau melihatnya kayak apa perimbangannya? Nah mungkin ada satu, dua, tiga poin highlight gitu. Apakah kalau ada afirmasi misalnya, interpopulasi kah? Rupiah per populasi kah perimbangan ini atau seperti apa? Mungkin kita dikasih highlight supaya kita ‘oh rupanya begini ya kebijakan ini ketika dijalankan, hasilnya seperti ini dan masyarakat merasakannya’ dan kita bisa bilang kalau kita berjuang untuk rakyat juga, ” pungkas anggota dewan dari dapil Sumatera Utara II ini. (uc/sf)
Sumartono 
Afrizal 
Ahkam 
Mulyadi 
