Komisi VII Tetapkan Erika Retnowati Sebagai Kepala BPH Migas Periode 2021-2025

JAKARTA - Komisi VII DPR RI secara resmi telah menetapkan sembilan nama yang terpilih untuk mengisi posisi sebagai Kepala dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan Erika Retnowati ditetapkan Komisi VII DPR RI menjadi Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Erika terpilih dari total 18 calon Komite BPH Migas yang diajukan Presiden.

Baca juga: PLN Berikan Harga Tambah Daya Super Hemat Bagi Pelanggan Rumah Tangga Dan UMKM

Demikian disampaikan Eddy dalam siaran pers usai menghadiri penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6/2021), yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat dan berdasarkan Surat Presiden Nomor R-20/Pres/05/2022 per tanggal 3 Mei 2021.

Baca juga: Listrik Padam Akibat Gangguan Pasokan Arus di PLTMG Arun, Ini Penjelasan PT PLN ULP Perdagangan

"Uji Kepatutan dan Kelayakan astau Fit and Proper Test untuk Calon Kepala dan Anggota Komite BPH Migas telah rampung dan sudah ada nama-nama komite BPH Migas yang baru dengan Kepala BPH Migas terpilih yakni Ibu Erika Retnowati. Sekaligus, sebagai sejarah baru karena untuk pertama kalinya BPH Migas dipimpin oleh sosok perempuan. Kita membuat sejarah dengan memilih Kepala BPH Migas perempuan pertama, " ujar Eddy. 

Baca juga: Kayu Menimpa Kabel Bertegangan Tinggi di Ba'tan Panga', Antonius: Belum Ada Tindakan PLN Rantepao

Politisi Fraksi PAN tersebut menuturkan, selain menunjuk Erika Retnowati sebagai Kepala BPH Migas, Komisi VII DPR RI juga telah menunjuk delapan anggota BPH Migas baru. Eddy pun memberikan rincian nama-nama delapan Anggota Komite BPH Migas terpilih, antara lain Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasertya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas dan Yapit Sapta Putra. 

Baca juga: Habis Terang Gelap Gulita Melanda, 24 Jam Listrik Padam di Kelurahan Ba'tan Toraja Utara

Eddy mengharapkan, Ketua dan Anggota BPH Migas terpilih dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tantangan di sektor hilir migas. Di antaranya dengan mempercepat progres pembangunan infrastruktur gas bumi dan mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). 

Baca juga: Secara Virtual, PT PLN Suluttenggo Dan PT ASA Tandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

"Lalu, dapat mereduksi penggunaan bahan bakar seperti premium dan pertalite dengan pernggunaan BBM berkualitas. Kemudian dapat menjawab tantangan zaman dimana dunia saat ini dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Harapan kami dari Komisi VII DPR RI terhadap BPH Migas kedepannya dapat semakin maksimal dalam bekerja dan menjawab isu-isu tersebut, " tegas Eddy. 

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan setelah penetapan sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas itu maka proses selanjutnya adalah daftar nama terpilih tersebut akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. "Sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas diajukan ke Pimpinan DPR untuk diserahkan ke Presiden, " pungkas Eddy. 

Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI telah melakukan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025 total 17 calon anggota yang awalnya terdapat 18 calon, namun satu calon yang sedianya akan mengikuti fit and proper test tutup usia yakni Ferdi Novianto. Proses ini berlangsung selama tiga hari pada 28-30 Juni 2021.

Baca juga: Lebaran, Pemkab Brebes Jamin Stok BBM dan LPG Aman

Erika menggantikan posisi M. Fanshurullah Asa yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, wanita kelahiran Mataram 20 Juli 1963 itu menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM sejak 2015. Selain itu, Erika memiliki pengalaman sebagai akuntan pada Deputi Pegawai Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP Tahun 1992-2001. Kemudian, ajun akuntan pada Deputi Pengawasan tahun 1985-1988. (pun/sf)