JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta program Pertashop yang dikeluarkan PT Pertamina harus dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, bukan Pertamax. Sebab, menurut politisi Partai Gerindra itu, penjualan BBM jenis Pertamax oleh Pertashop lebih ditujukan untuk meningkatkan keuntungan dan masyarakat kelas atas, alih-alih untuk pemerataan aksesibilitas kebutuhan BBM di masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga:
LBH Medan Layangkan PPSK ke BPSK Kota Medan
|
“Kalau mau ditingkatkan aksesibilitasnya, harusnya (penjualan) Pertalite yang ditingkatkan. Bukan Pertamax. Ini yang harus pemerintah tanyakan ke Pertamina. Kalau memang tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen untuk akses mendapatkan BBM, maka yang dibuka adalah Pertalite dulu, ” jelas Kardaya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ribka Tjiptaning mendukung agar Pertashop lebih menekankan penjualan Pertalite daripada Pertamax. Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan aturan pendirian Pertashop oleh warga harus dipermudah daripada membangun Pertamini yang di luar ketentuan aturan pemerintah.
“Jangan sampai pertashop dipersulit aturannya tapi Pertamini di mana-mana menjamur. Nah ini urusan siapa sih? Disengaja atau memang gimana? Yang kontrol siapa? Di dapil saya, Pertamini sampai ke ujung genteng ada semua itu. Kalau Pertamini gampang banget, ” tegas Ribka.
Diketahui, dalam hasil RDP terkait dengan Program Pertashop disebutkan bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk mendorong pemerataan implementasi program tersebut di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan BBM. (rdn/sf)