Kinerja APBN 2021 di Riau Terkendali Dengan Defisit Terjaga

PEKANBARU - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 terkendali dengan defisit yang terjaga dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terealisasi secara optimal untuk penanganan covid-19, dengan memberikan perlindungan sosial dan membantu dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (DJPb) Perbendaharaan Provinsi Riau, Ismed Saputra saat menyampaikan press release tentang Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2021 di Aula Lancang Kuning Kantor setempat, Kamis (22/04/2021).

Baca juga: DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemenperin Sebesar Rp3,18 Triliun

Dengan Tema Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan APBN untuk Riau Lebih Maju, DJPb Provinsi Riau mencatat realisasi belanja negara di Riau pada triwulan 1-2021 sebesar Rp.7, 08 triliun atau 24, 41% dari pagu anggaran sebesar Rp.29 triliun.

Baca juga: Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo: Ada Perbaikan dari Purchasing Managers Index

"Sejauh ini kinerja APBN tahun 2021 terkendali dengan defisit yang terjaga, Selain itu terealisasinya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggap memberikan perlindungan sosial dan dunia usaha", jelas Ismed Saputra.

Selain itu, realisasi belanja juga meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1, 32 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp5, 75 triliun.

Baca juga: Pengembangan Pangan Dan Gizi Lampung Salah Satunya Menjadi Lumbung Lobster

"Realisasi belanja K/L sampai dengan triwulan I 2021 mencapai Rp1, 32 triliun atau 16, 18 persen dari pagu Rp8, 16 triliun, atau tumbuh 1, 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, Sedangkan untuk realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa, per periode sama terealisasi sebesar Rp5, 57 triliun atau 27, 64% dari pagu Rp20, 83 triliun", paparnya dengan rinci.

Dia juga menjelaskan, kontribusi realisasi APBN di Provinsi Riau ditopang oleh realisasi belanja pemerintah pusat melalui kementerian lembaga dan realisasi dana transfer daerah serta dana desa.

Baca juga: OJK Provinsi Lampung Laksanakan Kegiatan Kick Off Bulan Inklusi Keuangan

"Sejauh ini Kabupaten Bengkalis tercatat sebagai daerah di Riau dengan realisasi TKDD paling tinggi sebesar 43, 56%. Sedangkan Kabupaten Kuansing tercatat sebagai daerah dengan realisasi terendah yakni 14, 69%", pungkasnya. (Ade Aprizul)