Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat terkait tentang penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Maklumat tersebut dikeluarkan setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Maklumat Kapolri tersebut tidak melarang kebebasan pers. Menurutnya, maklumat itu mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum.

"Jadi itu yang dari kemarin mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, yang terpenting bahwa dengan dikeluarkan maklumat ini, kita tidak artinya itu memberedel berkaitan kebebasan pers, tidak. Tapi berkaitan dengan yang dilarang tidak diperbolehkan untuk disebar kembali, atau diberitakan kembali yang melanggar hukum, itu intinya maklumat yang ditandatangani Bapak Kapolri, " kata Argo, Jumat (1/1).

Berikut isi maklumat Kapolri tentang pelarangan kegiatan FPI:

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI - Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian. (***)

POLRI
Release

Release

Previous Article

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdialog...

Next Article

Dukung Pasar Modal Bertahan di Tengah Pandemi,...

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Nanang Suryana

Nanang Suryana

Postingan Bulan ini: 207

Postingan Tahun ini: 488

Registered: Sep 22, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 202

Postingan Tahun ini: 444

Registered: Sep 22, 2020

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 129

Postingan Tahun ini: 252

Registered: Jan 6, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 105

Postingan Tahun ini: 203

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Indra Gunawan

Seorang Warga Pesisir Bukit Ditemukan Tewas Gantung Diri
Terkait Perkelahian Pelajar Berakhir Maut, Edi Mulyono: Bahasa dalam Pemberitaan itu Terlalu Berlebihan
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim, Sugianto Sabran: Jangan Ada Lagi Ormas Dayak Demo Pakai Mandau
Gantung Diri Bersama, Pasangan Kekasih di Toraja Utara ini Tinggalkan Sebuah Surat
banner

Follow Us

Recommended Posts

Jadi Gubernur, Mahyeldi Tempati Rumah Dinas Rp15,9 Miliar
Sambut Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, Kapus Puskesmas Bowong Cindea Mappa Ucapkan Selamat dan Sukses
PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital
Bupati Bantaeng Tutup STQH, Ada Penarikan Undian Hadiah Umroh
PILKADA Serentak 2020, Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya 3,5 Tahun