Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat terkait tentang penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Maklumat tersebut dikeluarkan setelah Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Maklumat Kapolri tersebut tidak melarang kebebasan pers. Menurutnya, maklumat itu mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum.

"Jadi itu yang dari kemarin mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, yang terpenting bahwa dengan dikeluarkan maklumat ini, kita tidak artinya itu memberedel berkaitan kebebasan pers, tidak. Tapi berkaitan dengan yang dilarang tidak diperbolehkan untuk disebar kembali, atau diberitakan kembali yang melanggar hukum, itu intinya maklumat yang ditandatangani Bapak Kapolri, " kata Argo, Jumat (1/1).

Berikut isi maklumat Kapolri tentang pelarangan kegiatan FPI:

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI - Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian. (***)

Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Sekda Bagikan Bingkisan Idul Fitri untuk...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 76

Postingan Tahun ini: 2844

Registered: May 23, 2021

Afrizal

Afrizal

Postingan Bulan ini: 75

Postingan Tahun ini: 1803

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 72

Postingan Tahun ini: 116

Registered: Aug 19, 2021

Zulfahmi

Zulfahmi

Postingan Bulan ini: 51

Postingan Tahun ini: 712

Registered: Nov 23, 2021

Profle

Iswan Dukomalamo

Kota Tikep Berlakukan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Penyebrangan Antar Pulau
Upaya Mencegah Masyarakat Dari Resiko Hukum, Kejati Malut Gelar Kegiatan Penerangan Hukum
Bus Manggarai Indah Trayek Maumere-Ruteng Tertimpa Pohon di Boawae Lima Penumpang Dilarikan ke Puskesmas
Bangunan Senilai 4, 2 Milyar Mangkrak, Ada Temuan  Korupsi

Follow Us

Recommended Posts

Bidan Disiram Air Panas Karena Tegur Tetangga yang Ribut Karaoke-an
Peringati 4 Tahun Kepemimpinan Bupati Dan Wakil, Bupati Lambar Adakan Pengajian Akbar Dan Sunatan Masal
Kapolres Sebut Pramuka  Adalah Generasi Muda Tangguh Dan Unggul