Suferi
JAKARTA - Ketua Badan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, Dr. Daniel Dohar Pakpahan, SH, MH mengatakan bahwa IKN Nusantara merupakan solusi strategis oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan konektifitas antar wilayah.
Disparitas wilayah merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya diperlukan langkah besar untuk menghindari ketimpangan sosial dan ketimpangan wilayah di masa mendatang.
“Jadi konsep IKN Nusantara ini merupakan bagaimana pemerintah melihat proyeksi jangka panjang kedepan, dan menurut saya ini sangat visioner sekali, ” ujarnya melalui zoom (15/05/2023).
Daniel juga menilai bahwa skema pembiayaan pemindahan IKN ini tidak membebani APBN lantaran mayoritas pendanaan sekitar 80% diperoleh dari investasi. Hal itu merupakan jalan terbaik yang diambil pemerintah agar visi strategis pemerintah dapat terlaksana dengan sistem efisiensi biaya.
“Disatu sisi kepentingan untuk pemerataan dan pembangunan jangka panjang terlaksana, tetapi disisi lain kita efisien terkait pendanaan. Ini benar-benar matang telah dipikirkan oleh pemerintah, ” pungkasnya.
Isu ketidakpastian global bukanlah sebuah halangan bagi Indonesia untuk mengambil langkah besar. Dia menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara merupakan wujud nyata agar Indonesia mampu menghadapi dinamika perkembangan jaman di masa depan untuk menjadi negara besar.
“Tidaklah salah bila effort kita juga equal dengan kemanfaatannya di masa depan, yaitu agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Hasilnya juga dinikmati oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Ingin jadi negara besar, maka upayanya pun juga besar. Hal yang lumrah” ungkapnya.
Terkait lingkungan hidup, Daniel menjelaskan bahwa akumulasi pembangunan infrastruktur di wilayah IKN tidak melebihi daripada Kawasan hijau. Sehingga kawasan hijau mendominasi pembangunan di wilayah IKN Nusantara.
“Bahwa konsep keanekaragaman hayati dikedepankan dalam pembangunan agar wilayah IKN dapat menjadi paru-paru dunia. Sehingga dapat secara maksimal menyerap karbon dioksida. Jadi wilayah IKN ini kedepannya akan bernuansa lingkungan, ”
Selain itu, kawasan IKN merupakan kawasan hutan produksi. Daniel mengungkapkan bahwa tidak terdapat suku asli yang bermukim di wilayah IKN. Sehingga pembangunan tidak akan menimbulkan konflik sosial.
“Tentunya pemerintah melakukan kajian secara mendalam agar IKN dibangun tanpa kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Kalaupun ada sedikit pro dan kontra oleh beberapa pihak, mungkin saya rasa hanya masalah proses sosialisasi dan literasi saja yang perlu di optimalkan lagi, ” tutupnya. ( Fr/MR)
Tony Rosyid 
HermanDjide 
Suhardi 
Amry Pasaribu 
Hasan Al Hakiki 
