DPD Joman Kalteng, Aparat Diminta Hentikan Kegiatan Angkutan Batubara Gunakan Jalan Umum

PALANGKA RAYA - Ketua DPD Jaringan Organisasi Masyarakat (Joman) Kalimantan Tengah, angkat bicara terkait kegiatan angkutan  tambang  batubara yg mengunakan jalan negara harus ditindak tegas.

Hendra Jaya Pratama, mengharapkan agar aturan hukum sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu bara dan Kelapa Sawit. Diberikan sanksi bagi perusahaan tambang dan sawit yang menggunakan jalan umum, dengan denda Rp50 juta, bahkan bisa dipidana kurungan.

Baca juga: Bendungan Sadawarna Subang Pasok Air Baku ke Patimban dan Pantura Jawa Barat

Menurut Gubernur Hendra, Perda ini memuat tentang ketentuan berupa sanksi administrasi mulai dari peringatan untuk pelanggaran ringan, paksaan, uang paksa atau uang pengganti, denda administrasi maksimal Rp 50 juta.

Baca juga: Jalan Rusak Warga Desa Piasa Berharap Diperbaiki

 "Termasuk penghentian sementara operasional angkutan, penangguhan izin hingga pencabutan izin serta sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta, " sebut Hendra, (15/01).

Baca juga: PPK Yakin Penataan Pantai Sumpang Barru Bakal Rampung Tepat Waktu

Pemerintah daerah menegaskan agar setiap angkutan batu bara dan hasil perusahaan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum dan perusahaan diwajibakan membangun prasarana jalan khusus, termasuk pembuatan underpass maupun flyover pada persilangan atau crossing jalan umum sesuai ketentuan.

Seperti diketahui, pengusahaan batu bara dan kelapa sawit di Kalteng saat ini sedang berlangsung dengan intensitas produksi yang cukup tinggi. Namun beberapa perusahaan batu bara maupun kelapa sawit masih ada yang menggunakan jalan yang merupakan fasilitas umum.

Baca juga: Jalan Poros Menuju Bilango Rusak Berat, Muhammad Yusran Lalogau: Insya Allah Akan Dilakukan Perbaikan

Padahal, kendaraaan pengangkut batu bara dan kelapa sawit dengan tonase tinggi itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun terjadi kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan  serta kondisi lingkungan hidup.

 "Perda untuk penertiban kendaraan batu bara dan kelapa sawit agar tidak melewati jalan-jalan umum guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kondisi ini hendaknya dimengerti para pengusaha disektor tersebut untuk bersama pemerintah daerah mentaatinya, " jelas Hendra.

Baca juga: Infrastruktur Seperti Kubangan, Simalungun Butuh Perubahan

Pemberlakuan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.

Serta didukung Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor  700 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit di kalteng.

 "Khususnya jalan Palangka Kurun Rusak parah akibat ektensitas angkutan, baik batubara dan CPO Kelapa Sawit.  Diharapakan pihak terkait bisa menghentikan angkutan truk gunakan jalan negara, " harap ketua DPD Joman Kalteng ini.