Benarkah, Omnibus Law UU Cipta Kerja Banyak Untungkan Pekerja? Simak Penjelasannya!

JATENG- Omnibus Law Cipta Kerja merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menyederhanakan obesitas regulasi.  Selain berupaya mempermudah investasi, Omnibus Law diyakni mememiliki banyak dampak positif diantaranya menyerap tenaga kerja.

Saat ini Indonesia sudah memasuki era industri 4.0 dimana pada era tersebut dibutuhkan kecepatan dalam setiap proses yang ada, bahkan untuk membayar saja, saat ini seseorang bisa membayar makanan tanpa perlu mengambil dompet, cukup scan QR Code maka transaksi sudah selesai.

Baca juga: DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemenperin Sebesar Rp3,18 Triliun

Hal tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa proses transaksi ekonomi telah mengalami revolusi menjadi lebih cepat.

Untuk menyambut hal tersebut, tentu kita harus menyesuaikan dengan adanya revolusi undang-undang yang memangkas birokrasi yang berbelit-belit.

Baca juga: Pabrik Garam Segera Berdiri di Brebes

Undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 tentu sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga dibutuhkan formula baru, dimana pemerintah telah menyiapkan formula tersebut berupa perampingan regulasi yang ada pada RUU Omnibus Law.

Maka, jika dipelajari, Omnibus Law UU Cipta Kerja mempunyai banyak keuntungan bagi pekerja. Apa saja keuntungannya? Berikut rangkumannya:

Baca juga: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Optimis Indonesia Bisa Terbebas dari Resesi

1. Beri Kepastian Bonus Hingga Jam Lembur

Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan, dalam UU Ciptaker, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

Baca juga: JPKP Sebagai Wadah Menampung Aspirasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran

"Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif, " ujar Menko Airlangga di Gedung DPR RI, Senin (5/10).

2. Jaminan Korban PHK

Baca juga: Syahban Sammana: Akan Subsidi Pupuk Untuk Pemakaian Petani Tambak

Menko Airlangga menambahkan, dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.

Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi, " ujar Menko Airlangga.

3. Hak Cuti Haid dan Hamil Tidak Dihapus

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan cuti hamil dan cuti haid di UU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan.

Baca juga: Kunjungi Pelatihan Wirausaha, Endang Budi Karya Kagumi Keindahan Ulos Batak

”Cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi (UU) Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, " katanya. Airlangga juga menuturkan, dalam UU juga mengatur penyesuaian jam kerja. "Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital, " ujarnya.

4. Buka Lapangan Kerja

Selain itu, menurut Menko Airlangga, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Dengan adanya UU Ciptaker ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

"Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi, " jelasnya.

5. Pesangon Pekerja Tetap Menjadi yang Tertinggi di Dunia

Baca juga: Kepala BPS, Suhariyanto: September 2020 Terjadi Deflasi Sebesar 0,05 Persen, Deflasi tertinggi di Timika sebesar 0,83 Persen

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Raden Pardede, mengatakan rencana pemotongan pesangon dalam RUU Ciptaker itu justru menjadi jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Mengingat nilai pesangon bagi pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia.

"Pemotongan pesangon dari 32 kali mungkin menjadi 25 kali, apa itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha, " kata dia.

6. Sertifikasi Halal Gratis Buat UMKM

Airlangga mengklaim, UU Cipta Kerja akan sangat membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah pengurusan sertifikasi halal yang ditanggung biayanya oleh pemerintah.

Airlangga mengatakan sertifikasi halal untuk UMKM akan digratiskan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengurusan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal bagi usaha kecil.

Baca juga: Gajian Oktober, Harga Emas di Abdya Mulai Turun

"Terkait sertifikasi halal pemerintah menanggung biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah dan kecil. Kami mau melakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Kini koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan prinsip usaha syariah." kata Airlangga.

7. Kemudahan Dalam Izin Bagi Pelaku UMKM

Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

8. Jaminan Perlindungan Hukum

Baca juga: Tonjolkan Potensi Lokal, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana Perkenalkan 'The Spirit of Sobean'

Menurut Airlangga, akan ada bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi). Perlindungan hukum yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

Nantinya pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

“Kami yakin ini akan dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita, ” kata Airlangga. (Sugiyanto/**)

(sumber: infopresiden)