Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati Harap BPDPKS Benahi Data Peremajaan Sawit Rakyat

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati Harap BPDPKS Benahi Data Peremajaan Sawit Rakyat
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) segera melakukan pembenahan data terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar dapat ditelusuri dengan benar dan tepat. Pembenahan data ini perlu menjadi perhatian karena perselisihan berkaitan dengan data PSR belum terselesaikan.

“Profil pekebun dan lahan yang tidak akurat dan kurang valid hingga sekarang, masih ada perselisihan. Akan selalu menjadi masalah jika tidak segera diselesaikan. Satu hal penting adalah tentang pendataan. Dan ini harus menjadi fokus supaya bantuan ini, bisa ditelusuri dengan benar dan tepat, ” terang Anis dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BLU Kementerian Keuangan, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Politisi Fraksi PKS itu juga menyayangkan sikap BPDPKS yang tidak menempatkan petani sawit sebagai subjek utama dalam ekonomi sawit. Perlu diketahui, kini petani swadaya telah mengelola lebih dari 40 persen luas perkebunan sawit Indonesia, yang diperkirakan mencapai 14, 3 hektar. Namun sering kali, para petani tersebut dihadapkan permasalahan legalitas lahan akibat porsi distribusi dana yang tidak proporsional.

Akibat hal tersebut, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menilai produktivitas kelapa sawit di Indonesia menjadi hampir dua kali lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Oleh sebab itu, legislator dapil DKI Jakarta I tersebut ingin ke depannya, BPDPKS menyelesaikan pangkal permasalahan dan menerapkan mitigasi risiko.

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, BPDPKS memaparkan rencana kerja di antara berkaitan Peremajaan Sawit Rakyat. Di antaranya berupa peningkatan alokasi dana menjadi Rp30 juta per hektar dan target luasan menjadi 180 ribu hektar. Kemudian, meningkatkan koordinasi dengan KLHK, ATR/BPN, dan Kepala Daerah berkaitan kesiapan penerima dana.

Lebih lanjut, BPDPKS turut mendorong kemitraan perusahaan inti dengan pekebun plasma atau swadaya untuk pengajuan dana PSR langsung sesuai arahan Komite Pengarah, menggunakan tenaga surveyor dalam proses verifikasi data calon penerima atau calon lokasi dana PSR, mendukung dana secara swakelola terhadap operasional program PSR di Ditjenbun dan Disbun. Terakhir, BPDPKS akan memaksimalkan dan menyempurnakan aplikasi PSR online. (ts/sf)

DPR RI Anis Byarwati KOMISI XI PKS
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri Tinjau...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 226

Postingan Tahun ini: 821

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 109

Postingan Tahun ini: 333

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Polres Agam Gelar Apel Pasukan Operasi Singgalang 2021
2 Rumah Dihantam Longsor di Nyiur Melambai Pelangai Pessel
Para Pedagang Kaki Lima Jangan Takut, SPPI Akan Dibentuk 
Mengantisipasi Meningkatnya Klaster Baru, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Mulai Dengan Prokes Ketat
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, BPAN Soroti Pembangunan Rehap Jaringan Irigasi TA 2021 di Desa Tapen Bawen