Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Minta Kementan Susun Kegiatan Berorientasi Kesejahteraan Petani

JAKARTA - Kedaulatan pangan merupakan visi yang hendak digalakkan di Indonesia. Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi, mewakili Partai Gerindra, meminta Kementerian Pertanian menyusun program kegiatan dan anggaran yang berorientasi kesejahteraan petani, pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Student Leadership Camp, Siapkan Pelajar Indonesia Jadi Pemimpin

Diketahui, data dan penyuluh menjadi sorotan utama dalam rapat bersama Kementan. Hal ini kemudian berdampak pada berbagai kebijakan Kementan meliputi pupuk, benih, maupun hal lainnya yang ditujukan untuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kegiatan Dukungan Inovasi Pertanian untuk Peningkatan Indeks Pertanaman padi masih jauh dari tujuan yang diharapkan.

Baca juga: Reses DPRD Jatim VII, Ferdians Resa Alvisa Didaulat Menjadi Anggota Kehormatan HIPAKAD

“Kalau petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDK/RDKK yang yang diajukan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita menyalahkan distributor atau pabrik pupuknya yang buat pupuk tidak sesuai dengan permintaan? Karena ini semua sudah dirancang per satu tahun, dua musim, ” terang Dwita dalam RDP bersama jajaran Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021)

Baca juga: Polisi Butuh Waktu 4 Jam Bubarkan Massa di Makassar, Satu Orang Anggota Brimob Kena Busur

Meskipun membahas anggaran, menurutnya Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2019 merupakan merupakan komando strategis pembangunan pertanian. Peraturan dengan komando yang secara struktur mencakup dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, bahkan desa, sehingga peraturan ini sangat penting untuk diketahui.

Baca juga: Komisi 4 DPRD Jeneponto Temui Konstituennya, Nurlaila Basir: Dulu Rakyat Bantu Saya

Politisi dapil Lampung II itu menilai, sebagai gerakan pembaharuan pembangunan nasional berbasis teknologi informasi, seharusnya perlu memperhatikan bagaimana jaringan  untuk daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah  perbatasan, serta keterjangkauan jaringan internet. Menurutnya dalam hal ini, diperlukan gerakan satu komando sehingga kesalahan tersebut tidak terus berulang.

Baca juga: Brutal, Aparat Kepolisian Polres Jeneponto Pukul Mundur Demonstran

“Saya tanya BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang ada di Kota Bandar Lampung, harusnya disiapkan perangkat hardware dan perangkat lunaknya software. Bagaimana mereka mau memberikan informasi data valid. Kemudian kita harus lihat juga, jaringan. Untuk daerah daerah tertinggal, daerah daerah  perbatasan, jaringan internet ada tidak untuk menjangkau kita bisa? Permen ini luar biasa. Ini komando ya pak, bahasanya, ” paparnya. (hal/sf)