Vaksin Berbayar, Anggota DPD RI Sultan B Najamudin: Seharusnya Kebijakannya Dibatalkan, Bukan Ditunda Pelaksanaannya

Vaksin Berbayar, Anggota DPD RI Sultan B Najamudin: Seharusnya Kebijakannya Dibatalkan, Bukan Ditunda Pelaksanaannya
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

JAKARTA - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Terkait pembatalan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan tanggapan melalui keterangan resminya Senin (12/7/2021).

"Tidak boleh menggunakan kata penundaan, seharusnya mesti dibatalkan kebijakannya. Sebab posisi pemerintah saat kondisi bencana kemanusiaan akibat dari Pandemi saat ini tidak boleh membuka ruang pengambilan keuntungan (dari penjualan vaksin) dengan dalil apapun. Justru seharusnya sekarang sebesar-besarnya pelayanan kesehatan harus dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat", ujar Sultan.

Senator muda asal Bengkulu tersebut juga menambahkan bahwa jika ada vaksinasi berbayar dari negara kepada rakyatnya pasti akan melukai rasa keadilan serta berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.

"Fungsi negara itu adalah melindungi seluruh rakyatnya. Dalam kondisi bencana Pandemi Covid-19, tidak ada boleh pembedaan perlakuan terhadap orang yang mampu ataupun tidak mampu. Semua harus mendapatkan rasa keadilan", tegasnya.

Sultan juga melanjutkan, bahwa yang harus dievaluasi adalah strategi dan target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah dengan target satu juta per hari.

"Kekebalan komunal melalui vaksin secara masif adalah langkah pemerintah dalam melawan Pandemi Covid-19. Hanya saja mesti dievaluasi khusus apakah strateginya sudah tepat dan sesuai capaian terhadap target satu juta per hari", tandas Sultan.

Selain itu, Sultan juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi strategi vaksinasi yang dinilai kurang tepat sasaran dan tidak berorientasi kepada ketahanan kinerja ekonomi nasional. 

Menurutnya, tingginya angka kasus positif di tengah gencarnya kegiatan vaksinasi di masyarakat yang bahkan ditargetkan hingga satu juta vaksin per hari justru tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penurunan kasus positif harian. Artinya proses vaksinasi yang dilakukan selama inibelum efektif memotong mata rantai polarisasi penyebaran virus Corona.

"Ini karena pemerintah juga mempertimbangkan geliat aktivitas ekonomi nasional agar terus berputar. Namun kita lupa bahwa yang menggerakkan roda ekonomi nasional adalah 140 juta tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih aktif berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di tengah ancaman pandemi Covid-19", ungkap mantan ketua HIPMI bengkulu ini. 

Oleh karena itu, menurut Sultan, selain tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dalam sudut pandang lainnya seharusnya kelompok tenaga Kerja adalah objek vaksinasi prioritas yang utama jika kita ingin menekan angka kasus positif harian sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional.

"Jadi, kalau alasan pemerintah menerapkan vaksin berbayar untuk mempercepat proses pemerataan vaksinasi bagi masyarakat itu tidak tepat, " tandasnya.

Dan pada kesempatan ini, Sultan juga meminta pemerintah tetap fokus membangun alternatif Rumah Sakit Darurat dengan dukungan fasilitas penanganan yang optimal bagi pasien penderita Covid-19.

"Penambahan dan peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat adalah prioritas kebutuhan yang mesti disiapkan pada saat ini. Sebab kita harus menyiapkan diri dalam skema terburuk sekalipun untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia", tutupnya.(***)

Sultan B Najamudin DPD RI
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Anggota DPD RI Hasan Basri Nilai Vaksin...

Next Article

Kemensos Salurkan Bantuan Kedaruratan bagi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 296

Postingan Tahun ini: 1715

Registered: May 25, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 249

Postingan Tahun ini: 2756

Registered: May 23, 2021

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 122

Postingan Tahun ini: 634

Registered: Sep 22, 2020

HermanDjide

HermanDjide

Postingan Bulan ini: 120

Postingan Tahun ini: 2580

Registered: Nov 23, 2021

Profle

ISWAN DUKOMALAMO verified

Kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan, Ini Respon HMI Cabang Tidore
Agenda Kunker Presiden, HMI Cabang Tidore Layangkan Pernyataan Sikap Kepada Walikota Tidore Kepulauan
Imbas dari Pilkades, 8 Unit Rumah Panggung di Jeneponto Dibongkar Paksa oleh Pemilik Lahan
Pasca Pembongkaran 8 Rumah Panggung di Jeneponto, Mulyadi Mustamu Bersedia Siapkan Lahan Sekalipun Satu Desa

Follow Us

Recommended Posts

Percepatan Vaksinasi, Polsek dan Koramil Wonotunggal Lakukan Jemput Bola
Pejabat dan Karyawan Diskominfo Cilacap Ikuti Upacara HUT KORPRI Ke-50
Rakor Lintas Sektoral, Ditlantas Polda Banten Siapkan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
Jenguk Warga yang Sakit, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Beri Bantuan Kursi Roda
Pipa Jaringan PDAM Pecah, DPRD Pekanbaru : Alasan Saja, Tak Sanggup Serahkan Ke Pemko