Terkait Video Karhutla Konsesi Sawit di Papua, Begini Penjelasan Dirjen Gakkum KLHK

Terkait Video Karhutla Konsesi Sawit di Papua, Begini Penjelasan Dirjen Gakkum KLHK
Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani

Jakarta-Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan, video kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di konsesi sawit di Papua yang diekspos oleh Greenpeace adalah video tahun 2013. 

“Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013, ” tegas Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani, (13/11/2020) di Jakarta.

Dirjen Gakkum KLHK mempertanyakan mengapa video investigasi yang dilakukan tujuh tahun yang lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace. 

“Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu, ” Rasio Ridho Sani menambahkan.

Greenpeace, lanjut Dirjen Gakkum KLHK, seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh Pemerintahan periode sekarang. 

“Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK tahun 2009, " imbuh Dirjen Gakkum KLHK.

Apabila Greenpeace memiliki bukti-bukti karhutla seperti kejadian yang dieksposnya sekarang ini, Dirjen Gakkum KLHK menyarankan, lebih baik segera dilaporkan temuan-temuannya itu kepada pihak terkait pada waktu kejadian agar segera bisa ditindaklanjuti. 

Dirjen Gakkum KLHK menegaskan, perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang melanggar, terutama terkait karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundangan.

“Beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Korindo telah berikan sanksi akibat karhutla yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia, ” kata Rasio Sani.

Dirjen Gakkum KLHK juga menjelaskan, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya.

Subhan Riyadi

Subhan Riyadi

Previous Article

Sekda Bagikan Bingkisan Idul Fitri untuk...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 215

Postingan Tahun ini: 215

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 190

Postingan Tahun ini: 190

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 141

Postingan Tahun ini: 141

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 122

Postingan Tahun ini: 122

Registered: Jul 10, 2020

Profle

Afrizal verified

Ini Nama - Nama Pejabat Eselon III dan IV yang Dilantik Walikota Sungai Penuh
Lempar Petugas Patroli Saat Malam Pergantian Tahun, Dua Pemuda di Nagekeo Diamankan
Baru Seminggu Menjabat, Kapolres Tanah Datar Ringkus 6 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba
Sehari Usai Dilantik, Kades Pappalluang Ditahan di Polres Jeneponto, Begini Kasusnya

Follow Us

Recommended Posts

Dandim 0824/Jember Pimpin  Lari Aerobic, Anggota Harus Selalu Jaga Kebugaran 
Apel Pagi,  Hengky;  Minta KPD Rampungkan Data
Bupati Barru dan Ketua DPRD Ikuti Rakor Nasional Pemberantasan Korupsi
Biro PBJ Pastikan Lanjutkan Tender Stadion Mattoanging
Prihatin atas Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Tiga Institusi Duduk Bersama