Terkait Video Karhutla Konsesi Sawit di Papua, Begini Penjelasan Dirjen Gakkum KLHK

Jakarta-Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan, video kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di konsesi sawit di Papua yang diekspos oleh Greenpeace adalah video tahun 2013. 

“Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013, ” tegas Dirjen Gakkum Rasio Ridho Sani, (13/11/2020) di Jakarta.

Baca juga: Aktifitas Galian Tanah di Kemiri Makin Tak Terkendali, Keluhan Warga Tak Pernah Digubris

Dirjen Gakkum KLHK mempertanyakan mengapa video investigasi yang dilakukan tujuh tahun yang lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace. 

“Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu, ” Rasio Ridho Sani menambahkan.

Baca juga: Ketua DPC Lira Gedongtataan: Percemaran Sungai Way Ratai Akibat Merkuri Limbah Pengelolaan Emas

Greenpeace, lanjut Dirjen Gakkum KLHK, seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh Pemerintahan periode sekarang. 

“Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK tahun 2009, " imbuh Dirjen Gakkum KLHK.

Baca juga: Dinas PUPR Kerinci Turunkan Alat Berat untuk Bersihkan Longsor di Lubuk Nagodang

Apabila Greenpeace memiliki bukti-bukti karhutla seperti kejadian yang dieksposnya sekarang ini, Dirjen Gakkum KLHK menyarankan, lebih baik segera dilaporkan temuan-temuannya itu kepada pihak terkait pada waktu kejadian agar segera bisa ditindaklanjuti. 

Dirjen Gakkum KLHK menegaskan, perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang melanggar, terutama terkait karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundangan.

Baca juga: Amirudin Rauf: Pembangunan Infrastruktur Kedepan, Harus mempertimbangkan Aspek Mitigasi Bencana

“Beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Korindo telah berikan sanksi akibat karhutla yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia, ” kata Rasio Sani.

Dirjen Gakkum KLHK juga menjelaskan, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Hari Meminta Penanggulangan Bencana Utamakan Pencegahan