Sri Mulyani Indrawati: Kecepatan Tidak Boleh Kompromikan Akuntabilitas Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Baik

JAKARTA - Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 melalui tayangan video conference.

Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Saat ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. Emergency atau urgency menjadi sangat penting. Bapak Presiden menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik, ” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (22/9/2020).

Dalam situasi darurat khususnya terkait dengan pandemi Covid-19, lanjut Sri Mulyani, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik.

"Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan, " katanya.

Melalui kegiatan ini Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.

“Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah, ” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengapresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja dalam mengelola BMN. “Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja terbaiknya di dalam mengelola barang milik negara ini. Kita Kementerian/Lembaga Negara akan diharapkan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan barang milik negara, ” jelas Menkeu.

Menkeu juga menambahkan penatausahaan BMN merupakan sikap yang tidak terpisah dari rasa mengelola keuangan negara.

“Dengan kondisi saat ini, peran nyata Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan Covid saat ini kita melihat banyak Barang Milik Negara yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Wisma Atlet dan Asrama Haji Pondok Gede, ” ujarnya. (Foto: Biro KLI Kemenkeu)