Said Abdullah: Kebijakan ‘Tax Amnesty’ Tidak Diperlukan

Said Abdullah: Kebijakan ‘Tax Amnesty’ Tidak Diperlukan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty tidak diperlukan. Wacana pemerintah itu bergulir pasca Presiden mengirimkan surat ke DPR untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang nantinya akan mengatur penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga tax amnesty.

“Seharusnya pemerintah tidak lagi bicara soal tax amnesty jilid II, karena akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid satu yang baru dilakukan 2016 lalu. Kalau tahun 2022 akan dilakukan kembali, hemat saya, bukan tax amnesty, " kata Said usai konferensi pers Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan sunset policy sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya. Sehingga menurutnya, tax amnesty tidak diperlukan. Sebab jika berkaca dari negara lain, pengampunan pajak hanya dilakukan dalam satu periode saja. Jika kembali dilakukan, tentu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak.

“Kalau setiap 5 tahun kita lakukan tax amnesty, tingkat compliance (kepatuhan pajak, RED) kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak good governance dan tidak mendukung petugas pajak kita. Exstra effort-nya tidak ada, karena tinggal tunggu 5 tahunan ada tax amnesty. Bukan hanya tidak efektif, itu yang tidak boleh dilakukan, " seloroh politisi PDI-Perjuangan itu.

Perlu diketahui, tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Dengan diampuninya kesalahan penghindaran pajak tersebut, diharapkan basis pajak bisa semakin meningkat.

Sementara sunset policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran pajak. Kebijakan ini sudah pernah diberlakukan sebelumnya, namun belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Intinya tidak ada tax amnesty jilid II. Bahkan, dalam revisi UU KUP kami harap tidak muncul tax amnesty kedua. Tax amnesty hanya satu kali seumur hidup. Kalau dilakukan sunset policy, barangkali kami akan setuju, karena akan sangat berbeda. Persentasenya bisa 15 persen atau 17, 5 persen, " pungkas Said. (alw/sf)

Said Abdullah DPR RI
Update

Update

Previous Article

Ini Nama-nama 5 Dewan Pengawas RRI Periode...

Next Article

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 246

Postingan Tahun ini: 1366

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Kasat Narkoba Polres Way Kanan Ikut Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke - 75
PT Semen Tonasa Gelar Silaturahim dengan Awak Media Pangkep
Resmi Makodim 0411/ LT berganti nama menjadi Makodim 0411/KM
MTs Al-Ikhlas Menerima Peserta Didik Baru Secara Gratis
Sekda Batanghari Wakili Bupati Gelar Apel Satgas Karhutla