Presiden Jokowi Batalkan Vaksin COVID-19 Berbayar Individu

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang rencananya dilakukan oleh PT Kimia Farma beberapa waktu ke depan.

Baca juga: Kolaborasi, BKKBN Bersama Hasnah Syam Sosialisasi Pembangunan Keluarga

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021). “Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, ” tegas Pramono dikutip melalui www.setkab.go.id. 

Baca juga: Hari Ini, Pasien Sembuh Bertambah 13 dan Tidak Ada Kasus Baru

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. 

Baca juga: Indonesia Dapatkan Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin Covid-19 Hingga Tahun 2021

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya, ” imbuhnya. 

Baca juga: Kasus Covid-19 di Provinsi Jambi Melonjak Tajam

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. 

Baca juga: Gagal Atasi Covid-19, Kenapa Cari Kambing Hitam?

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah, ” ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. 

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada, ” ujarnya. 

Baca juga: Pj. Gubernur Keluarkan Instruksi Gerakan Pekan Vaksinasi Lansia

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. 

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden, ” tegas Pramono. 

Baca juga: Baru 4  Hari Pjs. Bupati, Iqbal Sudah Pimpin Rapat Penanganan Covid-19 Tiga Kali

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Seskab memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien. 

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu, ” tandasnya.