Presiden Jokowi Batalkan Vaksin COVID-19 Berbayar Individu

Presiden Jokowi Batalkan Vaksin COVID-19 Berbayar Individu
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang rencananya dilakukan oleh PT Kimia Farma beberapa waktu ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7/2021). “Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, ” tegas Pramono dikutip melalui www.setkab.go.id. 

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. 

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya, ” imbuhnya. 

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. 

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah, ” ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. 

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada, ” ujarnya. 

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden. 

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden, ” tegas Pramono. 

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Seskab memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien. 

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu, ” tandasnya.

JOKOWI
Update

Update

Previous Article

Kapolri Keliling Kota Solo Bagikan Sembako...

Next Article

Akselerasi Ekonomi Keuangan Gigital, BI...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 9

Postingan Tahun ini: 1604

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 6

Postingan Tahun ini: 1679

Registered: Feb 19, 2021

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 206

Registered: May 7, 2021

ishak

ishak

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 7

Registered: Jul 31, 2021

Profle

sony kincai

Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Bersama FKTMP, Danny Pomanto Harap Makassar Sebagai Kota Santri
10 Tahun Pangkep Raih WTP, Kepala Badan Pengelolah Keuangan  Daerah Pangkep Muh Asri Minta Pertahankan
Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kepsek SD 13 Siloro  Herwan Syam Gelar Pelatihan

Follow Us

Recommended Posts

Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kepsek SD 13 Siloro  Herwan Syam Gelar Pelatihan
Panglima TNI Mengapresiasi Kemampuan Babinsa Tracer Kepanjen
Kapolri Siapkan Strategi Capai Vaksinasi 70 Persen di Hari Kemerdekaan 
Percepat Capai Target, Pemkab Bantaeng Sulap TIC Jadi Gerai Vaksinasi covid-19
Patroli skala besar, Polres Pamekasan Bagikan Beras, Masker dan Bendera Merah Putih Kepada PKL