Muhammad Misbakhun: Pemerintah Harus Tetap Jaga Likuiditas dan Ukur Inflasi Agar Dunia Usaha Tetap Bertahan

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun meminta pemerintah harus tetap menjaga likuiditas dan mengukur inflasi. Hal itu agar dunia usaha tetap bertahan serta masyarakat tidak masuk ke kelompok miskin absolut. Ini disampaikan Misbakhun merespon kondisi dunia yang tengah menghadapi krisis sehingga memicu inflasi akibat gangguan dari rantai pasok global selama pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik.

 

Baca juga: OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

“Meskipun penyebab dari inflasi tersebut sama, setiap negara memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam penentuan kebijakannya. Strategi pembatasan, vaksinasi, dan bantuan sosial ekonomi melalui insentif maupun subsidi dilakukan dengan cara yang khas negaranya masing-masing, ” ujar Misbakhun sebagaimana dikutip Parlementaria di akun Twitter pribadinya, Jumat (15/7/2022).

 

Baca juga: Pembangunan Pabrik CPO Milik PT. TWU di Luwu Timur Diharapkan Tingkatkan Perekonomian Rakyat dan Serap Tenaga Kerja

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, kata kebijakan yg ditempuh negara lain dalam menghadapi inflasi hal itu jangan serta-merta ditiru oleh Indonesia. Pemerintah pun dinilainya sampai saat ini belum dapat mengukur kapan pandemi dapat dinyatakan telah berakhir dan kehidupan bisa perlahan pulih menuju normal.

 

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Timur Ikuti RUPS LB Bank Sulselbar

“Pemerintah sejauh ini telah memberikan subsidi melalui perlindungan sosial agar masyarakat miskin tidak jatuh menjadi kelompok miskin absolut. Kebijakan fiskal tersebut diiringi upaya pemerintah dalam menaikkan penerimaan negara maupun refocusing dan realokasi anggaran, ” urai Misbakhun.

 

Baca juga: Beri Bantuan Modal Usaha, Muhammad Yusran Lalogau: Kami Akan Tingkatkan Usaha Kecil Jadi Besar

Di sisi lain, kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia juga harus memberikan insentif bagi dunia usaha agar suku bunga dapat sesuai dengan kondisi pasar yang belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, daya beli masyarakat juga mampu terjaga dan ekonomi kembali bergerak khususnya pada UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

 

Baca juga: Pemkab Bantaeng Bakal Kembangkan Perkebunan Kopi di Kawasan Agrowisata

“Dengan kebijakan yang tidak tumpang tindih satu sama lain tersebut, pemerintah dapat mencegah kenaikan kemiskinan secara signifikan ataupun menjaga kesinambungan dunia usaha, ” ujar Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter harus mampu membentuk keseimbangan baru karena ketidakseimbangan hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan baru.

 

Dengan kondisi pandemi yang belum mereda, tambahnya, pemerintah harus memastikan agar kebijakan yang disusun tidak memberikan tekanan yang berat bagi dunia usaha dan masyarakat. “Jangan sampai pemulihan yang kini berjalan baik justru menjadi memburuk akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi riil yang terjadi saat ini, ” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II itu.

 

Pemerintah pada akhirnya harus mampu memberikan keputusan di tengah pilihan yang sulit akibat kondisi yang belum sepenuhnya normal. Di sisi lain, dunia usaha dan masyarakat harus mampu memberikan kepercayaan diri bahwa pemerintah berada di jalur yang benar dan berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia mampu bangkit dan keluar dari permasalahan ekonomi saat ini. (rdn/sf)

Baca juga: JPKP Sebagai Wadah Menampung Aspirasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran