Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar: BUMDes adalah Entitas Baru yang Kedudukannya Setara dengan PT, koperasi, dan Perkumpulan

LUMAJANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi istri, Umi Lilik Nasriyah dan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengunjungi Wisata Hutan Bambu di Desa, Sumbermujur, Lumajang, pada Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Sukses Kelola Sampah, BumDes Pojok Beri Penghargaan Pada Warganya

 

Baca juga: Pemdes Turatea Jeneponto Gelar Musrenbang, Supandi Siap Buktikan Kerja Nyata 2021 Mendatang

Dalam kunjungan kerjanya itu, pria yang akrab disapa  Gus Menteri ini mensosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan dana desa 2021.

Baca juga: Desa Bendosari Berdayakan Masyarakat Lewat Kampung KB

 

Baca juga: Bentuk Kepedulian Kades Bacem Tentang Kesehatan Jiwa dengan Mendirikan Posyandu ODGJ

“RPP yang kita susun sudah 100 persen, tinggal dibahas di lintas kementerian dan nanti akan ada penyelarasan di Kementerian Hukum dan HAM, ” katanya.

Baca juga: Sumber Mata Air Sidorejo Akan Menjadi Obyek Wisata Alam

 

Terkait dengan adanya pertanyaan tentang perubahan status BUMDes, dari badan usaha menjadi badan hukum, Gus Menteri dengan tegas menjawab BUMDes adalah Badan Hukum.

 

Baca juga: M. Aksan, Kasi Pembinaan Dispemades Kab Tegal : Soal Deklarasi Kades Sukabumi Serukan Lawan Lsm dan Media

“Intinya BUMDes adalah badan hukum. Jadi kalau dulu BUMDes adalah badan usaha, masih dipertanyakan kedudukannya sebagai badan hukum, sekarang jelas BUMDes adalah badan hukum, ” tegasnya.

 

Baca juga: Pemdes Margolembo Luwu Timur Salurkan BLT Dana Desa Tahap Akhir

Menurutnya, sekarang BUMDes adalah entitas baru yang kedudukannya setara dengan PT, koperasi, dan perkumpulan atau organisasi. Namun, ia mengatakan, BUMDes memiliki eksklusifitas atau kekhususan.

 

Pertama, BUMDes dikelola dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, BUMDes ada dua model. Model yang pertama, BUMdes yang didirikan oleh satu desa. Model yang kedua, BUMDes Bersama (BUMDesma), yang didirikan lebih dari satu desa.

Baca juga: Batik Khas Penajam Paser Utara Siap Bersaing

 

Ia menegaskan bahwa satu desa hanya boleh memiliki satu BUMDes, tidak boleh satu desa mendirikan lebih dari satu BUMDes.

Baca juga: Dapat 457 Sertifikat Tanah, Kades Pancana Bersama BPN Barru Salurkan 50 Tahap Awal

 

“Dengan demikian, maka jumlah BUMDes di Indonesia sebanyak-banyaknya setara dengan jumlah desa di Indonesia, ” ujarnya.

 

Baca juga: Ajak Masyarakat Gunakan Batik, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi: Kita sebagai Warga Negara Indonesia Harus Bangga Buatan Indonesia

“Tapi ketika ngomong BUMDesMa, bisa didirikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ngomong gerakan ekonomi desa itu kan skalanya kecil, tentu akan sangat maksimal kalau skalanya besar. Nah kalau skalanya besar itu pasti lintas desa, pasti kerja sama antar desa, ” sambungnya.

 

Baca juga: Tingkatkan Pendataan Berbasis Data, Kades Lagego Luwu Timur Serahkan HP kepada KPM

Menurutnya, kerja sama antar desa termasuk di dalamnya untuk mendirikan BUMDesma tidak dibatasi oleh zonasi. Dengan catatan, antar desa tersebut saling menguntungkan.

 

“Desa di Lumajang bisa saja bekerja sama dengan desa di Sulawesi boleh, sangat boleh. Bangun kerja sama dengan desa di Sumatera boleh, yang penting saling menguntungkan, ” ungkapnya.

Baca juga: Kabupaten Blitar Kembangkan Komoditas Holtikultura di Sejumlah Wilayah

 

Ia berharap dengan adanya BUMDesma dapat memotong mata rantai berkepanjangan yang menyebabkan harga menjadi mahal.

 

“Jadi komoditas unggulan di sana di bawa ke sini, komoditas unggulan di sini di bawa ke sana tanpa mata rantai pasokan yang panjang akhirnya harganya jadi murah. Karena tidak banyak mata rantai, itulah yang saya maksud pendirian BUMDesma atau kerja sama antar desa tidak dibatasi oleh zonasi. Yang penting sesama Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tutup Gus Menteri. (***)