Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2021 Sebesar Rp149,81 Triliun

Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2021 Sebesar Rp149,81 Triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 149, 81 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Komisi V DPR RI atas kerjasama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2021.

“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI, ” kata Menteri Basuki melalui siaran pers yang diterima Rabu (16/9/2020).

Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada 6 program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi Covid-19 yakni peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58, 55 triliun, konektivitas sebesar Rp53, 96 triliun, permukiman sebesar Rp26, 56 triliun, perumahan sebesar Rp8, 09 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp563, 79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273, 68 miliar, dukungan manajemen Rp748, 20 miliar, pengawasan Rp101, 74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp206, 18 miliar.

Menteri Basuki juga berharap kepada Komisi V DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan.

"Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas. Kami akan laksanakan se-optimal mungkin, tetapi mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada, " tutur Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga merespons usulan Komisi V DPR RI terkait program penanganan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur untuk dimasukkan dalam kesimpulan Rapat Kerja.

Penetapan hasil pembahasan alokasi anggaran dan program Kementerian dan Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan akhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi anggaran dan hasil rapat diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi UU APBN Tahun 2020. Rapat kerja ditutup dengan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V DPR. (Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

JAKARTA PUPR DPR RI
JOURNALIST.ID

JOURNALIST.ID

Previous Article

Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im: Ini Petunjuk...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 181

Postingan Tahun ini: 620

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 76

Postingan Tahun ini: 1029

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 61

Postingan Tahun ini: 205

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 58

Postingan Tahun ini: 547

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Yusril Minta KPU Tunda Penetapan Pemenang Pilkada Labuhanbatu Tahun 2020
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Pelaku Pembakar Rumah Di Desa Gancang Dijerat Pasal 178 KUHP Ancaman Penjara 12 Tahun
banner

Follow Us

Recommended Posts

Jambret HP Di Siang Bolong, Seorang Pria Diringkus Polres Lumajang
Anjing Ingin Pulang M Enthieh Mudakir Menakar Kejujuran Fakta
PMI Jember Siagakan Personel di Pos Perbatasan , Pos Pengamanan Lebaran Termasuk Bantu Pertolongan Kecelakaan
AKP Susilowati dan Babinsa Laksanakan Himbauan Prokes Terhadap Peziarah di Makam Muslim Skip Pangkalan Bun
Ephorus HKBP: Banjir Bandan di Parapat Diduga Terkait Penebangan Kayu di Sitahoan dan Kawasan Hutan Sibatu Loting