Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda: Pemerintah Harus Berhati-hati Jadikan Jasa Pendidikan sebagai Objek Pajak

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda: Pemerintah Harus Berhati-hati Jadikan Jasa Pendidikan sebagai Objek Pajak
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

JAKARTA - Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi. Wacana ini dinilai akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan.

"Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena pajak ini pasti akan dibebankan kepada wali murid oleh lembaga pendidikan. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi, " kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan persnya, Kamis (10/6/2021).

Huda memahami jika pemerintah berusaha memperluas sektor objek pajak di Indonesia. Namun, Huda mengingatkan pemerintah agar hati-hati memasukkan sektor pendidikan ke dalam objek pajak.

"Kami memahami jika 85 persen pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati memasukkan sektor pendidikan sebagai objek pajak, " harap politisi PKB itu.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, lanjut Huda, memang sebagian dilakukan oleh kalangan swasta. Bahkan, ada sebagian dari penyelenggara pendidikan memasang tarif mahal karena kualitas kurikulum maupun sarana-prasarana penunjangnya. Meski demikian, secara umum sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana ataupun lemahnya potensi ekonominya.

"Kita belum mengukur secara presisi dampak dari kebijakan tersebut, namun saat ini hal tersebut membuat kami mengkhawatirkan implikasinya, " imbuh Huda lagi. Ia menilai, kurang tepat jika sektor pendidikan dijadikan objek pajak.

Menurut Huda, sistem Universal Service Obligation (USO) akan lebih tepat digunakan untuk memeratakan akses pendidikan. "Dengan demikian kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapat dari sektor pendidikan, maka output-nya juga untuk pendidikan. Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga, " seru legislator dapil Jabar VII itu.

Pemerintah harus duduk bersama Komisi X DPR membahas persoalan ini agar ditemukan solusi bersama. Kementerian Keuangan, menurut Huda, juga bisa datang ke Komisi X untuk memberikan alasan, rasionalisasi, dan dampak jika PPN jasa pendidikan benar-benar dilaksanakan. "Agar tidak menjadi polemik dan kontraproduktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini, " tutupnya. (mh/es)

Syaiful Huda DPR RI PKB KOMISI X
Update

Update

Previous Article

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 8

Postingan Tahun ini: 1603

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 6

Postingan Tahun ini: 1679

Registered: Feb 19, 2021

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 206

Registered: May 7, 2021

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2584

Registered: Jul 9, 2020

Profle

sony kincai

Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
10 Tahun Pangkep Raih WTP, Kepala Badan Pengelolah Keuangan  Daerah Pangkep Muh Asri Minta Pertahankan
Bersama FKTMP, Danny Pomanto Harap Makassar Sebagai Kota Santri
Masih Butuh Anggaran, Kepala SMPN 2 Pangkajene Mappiasse: Masjid ini Selesai Dibangun Desember 2021

Follow Us

Recommended Posts

Patroli skala besar, Polres Pamekasan Bagikan Beras, Masker dan Bendera Merah Putih Kepada PKL
Manfaatkan Pekarangan Sekolah, SD 28 Tumampua Pangkajene  Petik Hasil
Danrem 082/CPYJ Sambut Kunker Panglima TNI di Wilayah Mojokerto
Pemanfaatan Lahan Pertanian, Sejumlah Areal Persawahaan Belum Dimaksimalkan
Mahasiswa UIN Walisongo Rela Jadi Badut demi Hibur Pasien Covid-19