Ketua Bawaslu RI, Abhan: Ada 523.910 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang Direkomendasikan untuk Dihapus

Ketua Bawaslu RI, Abhan: Ada 523.910 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang Direkomendasikan untuk Dihapus
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan,  telah terlibat dalam perbaikan 2.000.163 daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.

Terdiri dari, 519.684 merupakan data ganda yang direkomendasikan Bawaslu untuk segera diperbaiki.

"Ada 523.910 pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) yang direkomendasikan untuk dihapus. Kemudian ada 572.022 MS (memenuhi syarat) yang direkomendasikan untuk masuk dalam DPR, ” kata  Abhan dalam keterangannya, Jumat (27/11/2020).

Menurut Abhan, juga ada 384.424 perbaikan elemen data pemilih. Perbaikan data tersebut terjadi di 23 kabupaten/kota dengan rekomendasi penundaan, 192 Bawaslu kabupaten/kota memberikan saran perbaikan, dan 139 daerah mengalami perubahan data pemilih.

Adapun, pascapenetapan DPT Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu menemukan 25.435 pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam DPT, 39.113 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam DPT, dan 676.030 pendudukan potensial memiliki hak pilih, tetapi tidak memiliki dokumen kependudukan.

 Abhan mengatakan bahwa masih ada lima masalah pascapenetapan DPT, yakni masih ditemukannya data ganda dalam DPT, terdapat perubahan dan penambahan TPS, dan masih ditemukannya data pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk dalam DPT.

“Lalu masih terdapat pemilih yang belum rekam e-KTP dan potensi persoalan pemilih yang berada di tapal batas, ” ujarnya.

 Abhan menambahkan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) daerah yang menggelar Pilkada untuk mensosialisasikan perekaman KTP-el. Agar target partisipasi pemilih sebesar 77, 5 persen dapat tercapai.

Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan pencocokan dan penelitian (coklit) ulang pasca penetapan DPT. Sebab, masih ada 22.567 rumah yang tidak didatangi petugas pemutakhiran data pemilihan (PPDP).

“Kami merekomendasikan coklit ulang, karena ditemukan banyak sekali rumah yang belum terdata dengan baik, ” katanya. (***)

BAWASLU ABHAN
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Sekda Bagikan Bingkisan Idul Fitri untuk...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 307

Postingan Tahun ini: 2901

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 272

Postingan Tahun ini: 2462

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 196

Postingan Tahun ini: 2422

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 114

Postingan Tahun ini: 550

Registered: May 7, 2021

Profle

Joni Hermanto

Diduga Kubur Pasien Negatif Covid Dengan Cara Pemakaman  Positif. RSUD Panglima Sebaya Digruduk Masa
Ronny D Daniel, Pejuang Kemanusiaan Itu Tutup Usia
Kejaksaan Agung Perintahkan Kajati sumbar dan Kajari Pessel Segera Eksekusi Bupati Pessel
Bermodalkan Ponsel Berkedok Wartawan Datangi SPBU Sangbua

Follow Us

Recommended Posts

Porbbi-BPBD Sumbar Kerjasama Tanggulangi Bencana
Pemkot Tangerang, Uji Coba PTM Terbatas di Sekolah Dasar
Pansus I DPRD Trenggalek Lanjutan Rapat Pembahasan Perubahan Perda BPHTB
Tindaklanjut Rekomendasi Gubernur, Pemko Solok Gelar Rapat Dengan Banggar DPRD
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah Minta KTNA Beri Pendampingan Terhadap Petani dan Nelayan