Kejagung RI Limpahkan LHP Dugaan Korupsi Budidaya Jagung TA 2017 pada Kejati NTB

JAKARTA - Tim Jaksa Penyelidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung kembali menyelesaikan hasil penyelidikan yang belum tuntas yakni Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Pengadaan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dengan melimpahkan proses penyidikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/05/2021).

Awalnya, penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-31/F.2/Fd.1/07/2019 Tanggal 25 Juli 2019 tentang Penyelidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Sinta Agro Mandiri dan PT. Wahana Banu Sejahtera, ditemukan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sehingga kasus tersebut ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan. 

Baca juga: Mobil Putih pada Sidang Perkara Money Politik Pilkada Pangandaran 2020 Menjadi Misteri

Penyidikan selanjutnya dilaksanakan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor : Print-01/N.2/Fd.1/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan telah menetapkan 4 (empat) orang Tersangka, yaitu :

Tersangka HF selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;

Baca juga: Hadiri Upacara HUT ke 75 TNI di Kodam XIII/Merdeka, Kajati Sulut Katakan TNI Garda Terdepan Dalam Mempertahankan NKRI

Tersangka IWW selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB/Pensiunan;

Tersangka AP selaku Direktur PT Sinta Agro Mandiri;

Baca juga: Diwakili Assisten Pembinaan A, Kajati Sulut Buka CBT Bagi Peserta CPNS Kejaksaan

Tersangka LIH selaku Direktur PT. Wahana Banu Sejahtera.

Akibat perbuatan Para Tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Daerah Pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah sementara sebesar Rp. 22.107.513.852, - (dua puluh dua milyar seratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). 

Baca juga: 39 CPNS Kemenkumham Terima SK di Lapas Kelas II A Pematang Siantar, Acara Serentak Terapkan Prokes Covid-19 Secara Vrtual

Penuntasan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang belum tuntas pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) akan terus diupayakan penyelesaiannya terhadap perkara-perkara lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH, MH, melalui siaran pers nomor : PR - 392/021/K.3/Kph.3/05/2021 tertanggal 11 Mei 2021.(***/Steven).

Baca juga: Kejari Karo Musnahkan 567,46 Gram Sabu dan 1.361,04 Gram Ganja