Johan Kritik Minimnya Anggaran KLHK untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik porsi belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pos anggaran kementerian tersebut diketahui berjumlah Rp11, 22 triliun, namun dari alokasi belanja itu ternyata anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangatlah kecil, yakni hanya 2, 3 persen dari total belanja KLHK. 

“Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan kawasan rawan bencana dan pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim” kata Johan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Ia mengungkapkan, tujuan anggaran tersebut harusnya diperuntukkan bagi penurunan laju deforestasi. 

Serta menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan, namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai. “Maka itu saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim, " ujarnya.

Politisi fraksi PKS itu turut menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim padahal menurutnya negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang akan menambah jumlah kejadian bencana. Ia pun juga menyoroti soal pentingnya pengawasan dalam hal kelestarian.

Dimana ketika kelestarian dan produktivitas digabung dalam satu tema pembangunan LHK yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. "Saat ini oligarki telah menguasai dan mengatur pembangunan kita sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan kita tetap lestari dan produktivitas hutan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, " paparnya.

Tak hanya itu Johan juga mengkritik target yang ingin dicapai KLHK dalam aspek lingkungan masih sangat kecil dan belum memiliki perencanaan strategis untuk meningkatkan target indeks kualitas lingkungan hidup, kinerja pengelolaan sampah, serta menurunkan laju deforestasi. Sebab terdapat luas hutan yang dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 728, 1 ribu hektar.

Belum lagi terdapat luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat sebesar 1.750.000 hektar. Maka Johan mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap lahan-lahan yang telah dilepaskan tersebut. Serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan tersebut karena luasnya sangat besar dan perlu dievaluasi sejauhmana dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

“Oleh karena itu saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang akan merusak Kawasan hutan secara massif yang berujung pada bencana ekologis, ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalan setiap kebijakan pembangunan demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita, ” tutup Johan. (dep/aha)