Tony Rosyid: Anggaran Sumur Resapan Dihabisi DPRD, Jakarta Gak Boleh Keluar dari Banjir?

JAKARTA - Sudah ketuk palu. Anggaran "Sumur Resapan" tahun 2022 dihapus.

Banjir dikritik, bahkan dicaci maki, tapi ketika banjir akan diatasi, diganjal sana-sini.

Baca juga: Golkar Luwu Utara Laksanakan Muscam Malangke dan Malangke Barat

Ada dua cara pro-aktif mengatasi banjir. Pertama, normalisasi. Yaitu pembersihan dan pelebaran sungai, supaya aliran air lancar dan normal ke laut. Bablas aire! 

Kedua, naturalisasi. Yaitu mengembalikan air ke tempatnya di bumi. Air berasal dari tanah, dikembalikan ke tanah. Banjir segera surut dan bumi menjadi subur. Ini juga akan mengurangi penurunan tanah yang terus menerus terjadi di ibu kota akibat masifnya pembangunan gedung-gedung tinggi yang menyedot cukup besar debit air tanah. 

Baca juga: Edi Purwanto: Dewan Provinsi Jambi Kejar Target Pengesahan APBD 2022

Sebagian orang meragukan program sumur resapan ini. Apakah betul-betul mampu mengatasi banjir di Jakarta? Bukankah semua tanah di Jakarta gak meresap air? Mesti kembali ke data, bukan pakai asumsi. Dengarkan ilmuwan, bukan dengerin dukun yang suka meramal agar videonya viral. 

Pemprov DKI sudah melakukan kejian dan uji coba. Ada 26.000 sumur resapan yang diprogramkan untuk tahun 2021. 21.999 sudah selesai. Hasilnya? Dua hari kemarin hujan lebat di Jakarta, gak ada banjir. Ini nyata bisa dibuktikan. 

Baca juga: Rumah Warga Rejamulya Tertimpa Pohon, DPC Gerindra Cilacap Berikan Bantuan

Sementara media setiap hari menyuguhkan berita banjir di banyak wilayah Indonesia. Mari kita jujur dan bicara dengan data. Bukan dengan asumsi, berita hoax, apalagi dibalut dengan kebencian tingkat dewa. 

Satu dua biji gagal, jangan dipolitisir seolah semuanya gagal. Gunakan otak waras anda untuk menilai secara fair dan adil. 

Baca juga: Pemuda Pancasila Cilacap Meminta Junimart Girsang Untuk Minta Maaf

Jangan satu genteng jatuh, lalu anda bilang bangunan gedung itu runtuh. Kontraktor dan insinyurnya anda bully habis. Bertaubatlah! 

Salah satu uji coba juga bisa dilihat di Pasar Induk Cipinang dan wilayah sekitarnya. Ada 538 sumur resapan yang tahun 2020 diinisiasi oleh Food Station, salah satu BUMD milik Pemprov DKI. 

Baca juga: Ketua DPD Partai Nasdem Pasaman Wujudkan Aspirasi Masyarakat

Jika anda dulu berbecek-becek ketika masuk pasar induk Cipinang, sekarang sudah mulus dan bersih. Jika dulu ada hujan, pasar Cipinang banjir, sekarang anda gak akan ketemu lagi banjir di sana. Padahal, hujan dua hari gak berhenti.

Pasar Cipinang telah menginisiasi membuat sumur resapan. Hasilnya? Sukses! Banjir lenyap. Dari mana dananya? Sumur resapan Pasar Cipinang menggunakan dana APD (Anggaran Penyertaan Modal Pemprov DKI). 

Bahkan, melalui CSR-nya, Food Station juga memberi bantuan tiga alat "Bor Sumur Resapan" ke Pemkot Jakarta Timur. Langkah ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di Jakarta. Kalau semua perusahaan keluarkan sebagian CSR-nya untuk sumur resapan, ini signifikan untuk menghalau banjir di Ibu Kota. 

Jangan menyerah dengan ganjalan yang dilakukan oleh DPRD DKI. Banjir di Jakarta sudah jadi problem sejak zaman Belanda. Harus diatasi, meski tanpa anggaran dari APBD DKI.

Biarkan warga Jakarta, juga rakyat Indonesia yang menilai. Siapa yang berupaya mengatasi banjir di Ibu Kota? Dan siapa yang ingin Jakarta tetap banjir? Orang waras tahu itu.

Baca juga: Anggota DPRD Prov. Lampung, Soni Setiawan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Ponpes Darul Ma'rifat

Jakarta, 11 Desember 2021

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa