Ida Fauziyah Tegaskan Kemnaker Komitmen Lindungi Pekerja Perempuan

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan memberikan perhatian khusus dan terus berkomitmen dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk dalam hal pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.

Baca juga: Ini Sejumlah Potensi Investasi yang Direkomendasikan DPMPTSP Kota Padang

 

Baca juga: Ciptaan Usaha Baru, DPMPTSP-Naker Agam Gelar Pemberdayaan TKM Jurusan Memasak di Biaro Gadang

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat mengisi Webinar bertajuk "Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan" yang diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Posko THR Kemnaker Catat 776 Laporan Pembayaran THR 2021

 

Baca juga: FKMW di Luwu Timur Gelar Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya!

Menaker Ida mengatakan, Kemnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.

Baca juga: Labor Institute Indonesia Perkirakan Perayaan Hari Buruh Tahun Ini Kondusif

 

Pertama, kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid; istirahat 1, 5 bulan sebelum melahirkan dan 1, 5 bulan sesudah melahirkan; istirahat gugur kandung kesempatan menyusui; dan larangan mempekerjakan perempuan hamul pada shift malam hari.

 

Baca juga: Melalui BLK di Tahun 2021, Disnakertrans Kalsel Berupaya Ciptakan Peluang Wirausaha bagi Pencari Kerja

Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan.

 

Baca juga: Kemenaker Dorong Gorontalo Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

"Sebaliknya, perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri, " kata Menaker Ida.

 

Ketiga, kebijakan non-diskriminatif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.

Baca juga: Kadisnakertrans Jonli: Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau Tahun 2021 Tidak Mengalami Kenaikan

 

"Pemberian perlindungan itu mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun, " ucapnya.

Baca juga: Pelaksanaan Program Jaminan Sosial, Pemkab Buleleng dan BPJS Ketenagakerjaan Bentuk Tim Pengawas

 

Menaker Ida menambahkan, Kemnaker juga terus berupaya mengembangkan program-program pemberdyaaan tenaga kerja perempuan baik melalui kegiatan padat karya mandiri, kewirausahaan, maupun peningkatan awareness berbagai pemangku kepentingan terkait, atau melalui diseminasi informasi terkait pemenuhan dan pelindungan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja. (***)