Hendri Kampai: Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah Bisa Memicu Krisis Ekonomi

EKONOMI - Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Tanpa kepercayaan, kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah akan mengalami hambatan, baik dalam implementasi maupun efektivitasnya.

Ketika masyarakat meragukan integritas pemerintah, investor kehilangan keyakinan, pasar keuangan menjadi volatil, dan aktivitas ekonomi terganggu. Krisis kepercayaan ini bisa menjadi awal dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama di negara-negara dengan tata kelola pemerintahan yang lemah dan tingkat korupsi yang tinggi. 

Baca juga: BBM Premium Di Sapudi Melonjak 13 Ribu, Pemuda Akan Turun Aksi Jika Masih Tak Direspon

Di Indonesia, berbagai skandal korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara semakin memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus-kasus besar seperti skandal e-KTP, Bank Centuri, Hambalang, Jiwasraya, ASABRI, BTS Kominfo, dan Garuda Indonesia, Emas Antam, Timah Bangka, Pertamina dan Kasus Korupsi lainnya adalah contoh nyata bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan publik.

Ketika rakyat merasa bahwa negara tidak dijalankan dengan jujur dan profesional, mereka akan merespons dengan cara yang dapat memperburuk kondisi ekonomi, seperti mengurangi konsumsi, menarik investasi, atau bahkan melakukan aksi protes yang mengganggu stabilitas nasional. 

Baca juga: TP PKK Bantaeng Gelar Pelatihan Pangan Lokal

Pemerintah yang Tidak Dipercaya: Ancaman bagi Ekonomi Nasional
Ketidakpercayaan terhadap pemerintah memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi nasional, di antaranya: 

1. Menurunnya Investasi Domestik dan Asing
Investor, baik lokal maupun asing, membutuhkan kepastian hukum, kestabilan politik, dan kebijakan ekonomi yang konsisten sebelum menanamkan modal mereka. Ketika pemerintah dianggap tidak kredibel, investor akan ragu-ragu, memilih menunggu (wait and see), atau bahkan menarik modal mereka. 

Baca juga: OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Contoh nyata adalah anjloknya nilai investasi di beberapa sektor strategis akibat ketidakpastian kebijakan. Misalnya, sektor pertambangan dan energi yang sering mengalami perubahan regulasi mendadak tanpa konsultasi dengan pelaku industri.

Hal ini menciptakan ketidakpastian dan membuat investor enggan berinvestasi dalam jangka panjang. Ketika investasi berkurang, penciptaan lapangan kerja melambat, produksi menurun, dan pertumbuhan ekonomi ikut terhambat. 

Baca juga: Pjs Bupati Lutra Iqbal Serahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Sabbang dan Baebunta

2. Kapitalisasi Pasar yang Anjlok dan Larinya Modal Asing
Pasar modal sangat sensitif terhadap isu-isu politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika ada skandal besar atau kebijakan yang dinilai tidak masuk akal, indeks saham langsung turun. Investor akan menjual saham mereka dalam jumlah besar, menyebabkan kapitalisasi pasar anjlok. 

Hal ini terjadi ketika skandal Jiwasraya, ASABRI, Timah Bangka, Emas Antam, Garuda Indonesia, dan Pertamina terungkap, yang mengakibatkan kerugian ribuan triliunan rupiah bagi Negara dan para investor. Akibatnya, kepercayaan terhadap sektor keuangan Indonesia terguncang, dan banyak investor memilih untuk menarik modal mereka dari pasar modal Indonesia. Jika dibiarkan, efek domino ini dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah, meningkatkan inflasi, dan memperburuk stabilitas ekonomi nasional. 

Baca juga: Onny Widjanarko: Perekonomian Domestik Menunjukkan Perbaikan

3. Meningkatnya Inflasi akibat Ketidakpastian Kebijakan
Ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga berdampak pada ekspektasi inflasi. Ketika masyarakat dan dunia usaha melihat ketidakkonsistenan dalam kebijakan ekonomi—seperti kebijakan subsidi yang berubah-ubah, pencabutan insentif pajak secara tiba-tiba, atau pengelolaan utang negara yang buruk—mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas harga barang dan jasa. 

Dalam beberapa kasus, pemerintah berusaha menutup defisit anggaran dengan mencetak uang lebih banyak atau menaikkan pajak secara agresif. Akibatnya, harga-harga melonjak, daya beli masyarakat menurun, dan krisis sosial semakin memburuk. 

4. Menurunnya Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat
Masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka. Mereka akan menunda pembelian barang-barang konsumtif, mengurangi belanja, dan lebih memilih menyimpan uang ketimbang membelanjakannya. 

Dampaknya? Pertumbuhan ekonomi melambat karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilar utama perekonomian. Jika kepercayaan terhadap pemerintah anjlok, permintaan barang dan jasa menurun, perusahaan kesulitan meningkatkan pendapatan, dan akhirnya banyak pekerja kehilangan pekerjaan. 

5. Potensi Unjuk Rasa dan Ketidakstabilan Sosial
Ketika kepercayaan terhadap pemerintah merosot tajam, rakyat cenderung melakukan aksi protes. Dalam beberapa kasus, demonstrasi yang besar dan berkelanjutan dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara. 

Baca juga: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Optimis Indonesia Bisa Terbebas dari Resesi

Sebagai contoh, krisis kepercayaan terhadap pemerintah Venezuela akibat korupsi dan salah urus ekonomi menyebabkan inflasi melonjak hingga jutaan persen. Harga-harga kebutuhan pokok tidak terkendali, mata uang mereka (bolivar) tidak lagi bernilai, dan terjadi eksodus besar-besaran warga negara yang mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain. 

Di Indonesia, potensi gejolak sosial semakin meningkat ketika rakyat merasa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak berpihak pada mereka. Kenaikan harga bahan bakar, pencabutan subsidi, atau kenaikan pajak yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat memicu gelombang protes yang berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. 

Bagaimana Pemerintah Bisa Memulihkan Kepercayaan Publik?
Untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam akibat krisis kepercayaan, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis, antara lain: 

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

    - Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan ekonomi disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 
   - Pengelolaan anggaran negara harus lebih transparan, dengan akses publik yang mudah untuk mengawasi penggunaan dana publik. 

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Utara Hadiri RUPS-LB PT Bank Sulselbar

2. Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih

   - Kasus-kasus besar seperti e-KTP, Jiwasraya, ASABRI, BTS Kominfo, dan Timah Bangka Belitung, Emas Antam, Pagar Laut, Pertamina harus diselesaikan secara tuntas, dengan hukuman berat bagi para pelaku. 
   - Penegakan hukum yang kuat terhadap pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang akan meningkatkan kepercayaan publik. 

3. Menciptakan Kebijakan Ekonomi yang Konsisten dan Berpihak pada Rakyat

   - Subsidi yang diberikan harus tepat sasaran, dan kebijakan ekonomi tidak boleh berubah-ubah secara mendadak. 
   - Pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi pajak dan insentif ekonomi benar-benar membantu dunia usaha dan masyarakat luas. 

4. Menjaga Stabilitas Politik dan Hukum

Baca juga: Pemkab Bantaeng Bakal Kembangkan Perkebunan Kopi di Kawasan Agrowisata

   - Keputusan politik yang diambil harus berbasis kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. 
   - Sistem hukum harus kuat, independen, dan tidak digunakan sebagai alat politik. 

Kesimpulan: Kepercayaan adalah Kunci Pemulihan Ekonomi
Krisis kepercayaan terhadap pemerintah bukan sekadar isu politik, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dampaknya bisa meluas, mulai dari menurunnya investasi, anjloknya pasar modal, meningkatnya inflasi, hingga terjadinya krisis sosial yang berujung pada krisis ekonomi besar. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan kepercayaan publik dengan kebijakan yang transparan, tegas dalam pemberantasan korupsi, serta menciptakan stabilitas politik dan hukum. Tanpa kepercayaan rakyat, tidak ada kebijakan ekonomi yang bisa berjalan efektif. Dan jika krisis kepercayaan dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi yang jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya.

Jakarta, 08 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi